JAKARTA, Stabilitas.id – Belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2022 mencapai Rp 2.351,1 triliun atau 75,7 persen dari pagu belanja negara.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA November 2022, pada Kamis (24/11/22).
“Kita lihat belanja negara sampai dengan akhir Oktober mencapai Rp 2.351,1 triliun. Ini adalah 75,7 persen dari total belanja yang ada di dalam undang-undang APBN,” ungkap Menteri Keuangan.
Dalam hal ini, belanja untuk Kementerian dan Lembaga (KL) sebesar Rp. 754,1 triliun atau sebesar 79,7 persen dari total alokasi belanja KL yang terdiri untuk biaya operasional, belanja barang, bantuan sosial, dan bebelanja modal. Untuk belanja non-KL, hingga Oktober 2022 telah mencapai Rp917,7 triliun atau 67,7% dari pagu APBN.
“Dominasi sangat besar adalah subsidi dan kompensasi BBM serta listrik. Ini yang menjadi dominasi dari shock absorber dari APBN kita,” ungkap Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu juga menyebut besaran dana transfer ke daerah yang tumbuh positif telah mencapai Rp679,23 triliun atau sebesar 84,4% dari total alokasi anggaran. Sedangkan untuk pembiayaan sudah mencapai Rp 77,92 triliun.
Selain itu, juga terdapat subsidi yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 alokasi subsidi sebesar Rp144,4 triliun, namun di tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai Rp283,7 triliun, dimana kenaikan subsidi tersebut sebagai shock absorber dalam konsumsi BBM dan minyak tanah.
“Kita lihat penyaluran untuk BBM solar dan minyak tanah itu terjadi konsumsi yang naik 13,3 juta Kilo Liter. Tahun lalu hanya 11,7. Ini menggambarkan pemulihan ekonomi sehingga mobilisasi dan permintaan terhadap BBM ini meningkat,” ujar Mnekeu.
Kenaikan juga terjadi pada subsidi gas LPG 3 kg, konsumsi listrik, perumahan, dan kredit usaha rakyat (KUR). Dari sisi subsidi perumahan melonjak sangat tinggi yaitu mencapai 152,2 ribu unit, dari tahun lalu hanya 104,2 ribu unit. Sementara penyaluran KUR juga melonjak hingga Rp 301,3 triliun. Di sisi lain, untuk realisasi kartu prakerja sudah mencapai Rp12,9 triliun.
“Ini semuanya adalah di satu sisi APBN menjadi shock absorber. APBN juga menjadi pengungkit atau pendorong pemulihan ekonomi. Kredit usaha rakyat di tingkatkan, subsidi perumahan naik. Sehingga ini diharapkan juga bisa mendorong pemulihan ekonomi,” terangnya.***
