Perbankan adalah salah satu sektor yang paling khawatir ketika menghadapi tahun politik. Pengalaman masa lalu membuktikan, ketika orang-orang sibuk menghadapi dan menjalani peristiwa politik, ada pihak-pihak tertentu yang merencanakan kejahatan lewat bank. Beberapa kasus ‘perampokan’ di sektor perbankan menjadi bukti betapa ketakutan tersebut beralasan. Masih ingat kasus pemberian fasilitas BLBI yang terjadi sebelum pemilu 1999,
atau beberapa kasus kredit fiktif yang terjadi pada 2004, atau yang paling menyita perhatian belakangan ini, kasus penyelamatan Bank Century pada 2008.
Oleh karena itu tidak terlalu berlebihan jika otoritas perbankan dan sektor keuangan sangat mewaspadai tahun politik kali ini, apalagi ini adalah
kali pertama otoritas itu menghadapinya. Sejak awal 2014, Otoritas Jasa Keuangan menjadi pengawas tunggal sektor keuangan dan peristiwa pemilihan umum adalah tantangan yang paling berat sejauh ini.
Betapa tidak, Bank Indonesia –otoritas sebelumnya– hanya mengawasi 121 bank ditambah sekitar 1.600 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sementara OJK harus mengawasi semua lembaga keuangan baik bank maupun non bank serta industri pasar modal.
Bahkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan sektor perbankan yang dinilai paling rawan untuk ‘dibobol’ di tahun politik. Sektor perbankan menjadi sasaran karena transaksi keuangannya yang besar. “Kita tidak memberikan judgement cuma kami khawatir karena perbankan menjadi salah satu sektor yang dalam tiga kali siklus pemilu selalu berkaitan,” kata dia.
Meski begitu, dengan sistem yang makin ketat, beberapa kalangan optimistis kejadian-kejadian pada pemilu-pemilu sebelumnya kecil kemungkinan bisa terjadi lagi. Selain sistem sumbangan bagi calon presiden dan wakil presiden sudah semakin ketat, pagar sistem di perbankan pun sudah makin kuat agar tidak mudah dibobol.
Meski demikian apakah risiko politik sudah benar-benar tidak mengganggu kinerja perbankan? Menurut Chief Economist BNI Ryan Kiryanto, industri perbankan saat ini sudah belajar banyak dari kasus-kasus perbankan di tahun-tahun politik sebelumnya. Dengan sistem manajemen risiko yang ketat dan berlapis, bank kini lebih fokus ke rencana bisnis yang terukur. Terutama dalam hal penyaluran kredit yang mengikuti target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah. “Jadi political risk itu bisa meng-hit risiko bisnis jika terjadi perubahan policy di bidang ekonomi yang radikal. Itu yang dunia usaha takutkan. Kalau dunia usaha takut, kami juga takut sebagai kreditur,” kata Ryan.
Dia menjelaskan, dalam kebijakan kredit modal kerja bank biasanya membutuhkan waktu minimal tiga tahun, sementara kredit produktif dan investasi mempunyai masa tenggang sampai lima atau tujuh tahun. Dengan demikian, menurut Ryan, bagi pelaku usaha, melihat kemungkinan ke depan (going forward), apakah dalam tiga hingga lima tahun ke depan ada perubahan kebijakan atau tidak?
Sejauh ini, kata Ryan, pelaku usaha berharap presiden terpilih akan memberi warna baru dalam kebijakan ekonomi tanpa merombak kebijakan lama secara drastis. Presiden terpilih sebaiknya tetap mempertahankan kebijakan lama yang dinilai berhasil dan memperbaiki kebijakan yang kurang tepat.
Karena jika dilakukan perubahan kebijakan secara total dan drastis akan berisiko tinggi terhadap kondisi perekonomian. Oleh sebab itu, kata Ryan, langkah yang tepat adalah mempertahankan kebijakan yang lama dan memperbaiki yang tidak efektif.
Apalagi, pemilu legislatif sebelumnya sudah membuktikan bahwa hajatan politik bisa berjalan baik dan investor menunggu pemilu presiden dan wakil presiden. Jika pelaksanaan pemilu berjalan baik maka Indonesia akan dinilai sebagai negara yang aman sehingga para investor akan menginvestasikan modalnya.
Investor dalam posisi wait and see, bank-bank pun akan sedikit mengerem ekspansinya dan tidak jor-joran memberi kredit. Kecenderungan itu, kata Ryan membawa berkah karena akan menekan impor dan sekaligus menekan inflasi. Pasalnya, di saat yang sama pemerintah juga akan menaikkan pajak barang mewah dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen, juga kenaikan tarif listrik dan harga gas. Dalam situasi ini, aktivitas perbankan akan sedikit melemah karena memang permintaan kredit dari dunia usaha juga melemah.
Berdasarkan data BI per April 2014, kredit bank mencapai Rp3.386 triliun atau tumbuh 18 persen dibandingkan posisi April 2013 senilai Rp2.856 triliun. Pertumbuhan kredit pada April 2014 lebih lambat dibanding Maret 2014 yang sebesar 19,1 persen.
Kredit tersebut mengalir untuk kredit investasi sebesar Rp822,4 triliun, kemudian kredit modal kerja sebesar Rp1.614,2 triliun, dan kredit konsumsi sebesar Rp949,8 triliun.
Keinginan Regulator
Entah kebetulan atau tidak, pelemahan kredit ini sejatinya sudah diarahkan oleh regulator sejak akhir tahun lalu yang sudah meminta bank mengurangi agresifitas penyaluran kreditnya karena ancaman keketatan likuiditas dan risiko kredit.
Perry Warjiyo, Deputi Gubernur BI, mengatakan, perlambatan pertumbuhan kredit itu karena perbankan menjalankan himbauan regulator untuk memperlambat laju kredit. BI mengarahkan kredit tetap sebesar 15 persen-17 persen pada akhir tahun.
Total kredit diberikan dari kelompok bank persero sebesar Rp 1.170 triliun, kemudian BPD sebesar Rp 271 triliun, bank swasta nasional (BSN) senilai Rp 1.486 triliun, bank asing dan campuran sebesar Rp 390 triliun, dan bank perkreditan rakyat (BPR) sebesar Rp 58 triliun.
Imbauan BI agar bank mengurangi akselerasi kreditnya dikeluarkan karena otoritas tidak mau pada akhirnya bank menjadi bermasalah. Kondisi ekonomi global yang belum stabil dan kondisi dalam negeri yang memanas memang membuat otoritas ketar-ketir. Apalagi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat masih di atas Rp12.000 per satu dollar AS, juga membuat sektor pengusaha sedikit berpikir untuk memproduksi barang dengan mengunakan bahan baku impor.
Perkiraan ekonomi yang melemah dan kondisi politik yang memanas pada akhirnya diakui berpengaruh pada keputusan bank dalam melanjutkan ekspansi kreditnya. Dan untuk risiko non politik itu sejatinya sudah diantisipasi bank dengan meningkatkan kehati-hatiannya dalam menyalurkan kredit. Bank juga selalu menyesuaikan kredit dengan perekonomian suatu daerah sehingga kemampuan dalam menghadapi risiko bisa lebih tinggi yang dibarengi kehati-hatian membuat risiko kredit bermasalah (NPL) masih terjaga.
Hanya saja, aktivitas politik membuat penarikan dana dari bank lebih tinggi. Sehingga diperkirakan penyerapan dana pihak ketiga akan melambat tahun ini dengan pertumbuhan diperkirakan 13-14 persen, berkurang dari biasanya 15-17 persen.
Meski begitu, BI tentu tidak ingin membuat industri menjadi paranoid terhadap hajatan politik. Karenanya bank sentral selalu mengatakan bahwa pemilu tidak akan mengganggu aktivitas perbankan nasional. Bank sentral sudah mendiskusikan hal ini bersama Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), sehingga dipastikan perbankan nasional tidak menerima dampak negatif. Malah BI berharap ada dampak positif pada industri perbankan terkait dengan pelaksanaan Pemilu.
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan, aktivitas pemilu dan kampanye serta debat diakuinya mempengaruhi aktivitas perbankan. Salah satunya terlihat dari penarikan dana yang selama ini tersimpan di bank-bank nasional dan lokal. “Penarikan dana itu biasa-biasa saja. Kita tidak melihat juga adanya produksi atau kegiatan yang meningkat secara signifikan,” jelas Halim. Untuk itu dia memperkirakan dampak pemilu ke industri perbankan tidak terlalu besar. Diperkirakan dampaknya hanya 0,2 persen.
Membaik Pasca Pemilu
Maka dari itu, perbankan mengakui perlambatan kredit dan DPK hanya akan terjadi pada kuartal pertama dan kedua tahun ini. Selanjutnya, permintaan kredit akan kembali berlari kencang. “Kami proyeksikan kuartal III dan kuartal IV terjadi kenaikan kredit dan dana,” kata Direktur Utama BNI, Gatot M. Suwondo. Tahun ini BNI menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 15 persen-18 persen. Sedangkan untuk perolehan DPK, ditargetkan akan naik 14 persen-15 persen.
Bank BRI juga memastikan tak akan melakukan revisi terhadap rencana bisnis bank (RBB) tahun 2014 di semester pertama tahun ini. Sebab target pertumbuhan kredit yang disusun serta capaian realisasi penyaluran kredit masih di jalur yang benar.
Menurut Budi Satria, Sekretaris Perusahaan BRI, kebijakan ini diambil karena pihaknya yakin target pertumbuhan kredit yang dicanangkan di awal tahun masih rasional dan bisa dicapai. Tahun ini, BRI menargetkan pertumbuhan kredit yang melambat dibanding tahun lalu, yakni 15 persen-17 persen di akhir tahun. Padahal tahun lalu, kredit bank BUMN yang jago mengucurkan kredit mikro ini tumbuh sampai 23,7 persen menjadi Rp430,62 triliun di akhir tahun 2013.
Sikap konservatif juga ditunjukkan Bank Central Asia (BCA). Menurut Jahja Setiatmadja, Presiden Direktur BCA, bank yang terafiliasi dengan Grup Djarum ini memastikan tak akan melakukan revisi RBB 2014 di akhir Semester I tahun ini. “Sejauh ini belum ada rencana melakukan revisi,” kata Jahja.
Dia menegaskan sejauh ini target pertumbuhan kredit BCA yang telah disusun dalam RBB 2014 masih sesuai. Seperti halnya BRI, tahun ini BCA juga mematok pertumbuhan kredit yang melambat dibanding pertumbuhan kredit di tahun lalu, yakni hanya 13 persen-15 persen.
Dari sektor pembiayaan konsumen properti, Direktur Utama Bank BTN Maryono juga optimistis penyaluran kredit semester kedua tahun ini jauh lebih baik dibanding semester pertama. Salah satu alasannya, kondisi politik di dalam negeri mulai mendingin dan memberi kepastian bagi pelaku ekonomi.
Imbas positifnya, kredit perumahan juga akan terus membaik. Masyarakat sudah mulai memahami aturan batas minimal uang muka kredit (LTV) yang diterbitkan BI beberapa waktu lalu. “Kondisi politik mulai mereda menimbulkan kepastian dalam transaksi. Mungkin market akan lebih kondusif. LTV market saya kira mulai adaptasi, awal kaget lah ya. Sekarang orang beli properti jarang untuk spekulatif. Ini bukti keberhasilan regulator,” ucap Maryono.
Sementara Bank Mandiri memprediksi terjadinya perlambatan porsi penyaluran kredit. Diperkirakan, penyaluran kredit Mandiri hanya 15 persen. Alasannya, 2014 merupakan tahun pemilu sehingga perusahaan harus mengerem pertumbuhan agar dapat menjaga stabilitas dan kesehatan perbankan.
Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perlambatan penyaluran kredit sebagai tanda bahwa perekonomian perlu ditenangkan sejenak. “Mengukur suhu ekonomi. Kredit akan melambat ke range antara 15-19 persen, pokoknya di bawah 20 persen ya,” ujar dia.
Budi mengaku akan menahan laju pertumbuhan kredit pada kuartal kedua dan ketiga tahun ini. Hal tersebut juga sebagai respons dari menurunnya realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2014 sebesar 5,21 persen dari target sebelumnya 5,5 persen hingga 5,9 persen.
Namun, perlambatan pertumbuhan kredit Bank Mandiri harus dilakukan agar tidak menimbulkan peningkatan liabilitas. Pasalnya, hal serupa pernah terjadi saat masa krisis moneter 1998, dimana saat itu pertumbuhan ekonomi turun dari 6 persen menjadi minus, sehingga telah berdampak pada perbankan. “Untuk memulihkan dari krisis perlu waktu 6 tahun, ini ibaratnya mesin jika terus dipacu tanpa ada ada pendinginan suatu saat meledak atau mesinnya mogok,” tukas Budi.
Bank Mandiri pada tahun ini menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 17 persen, di mana realisasi pada kuartal pertama lalu tumbuh sebesar 20 persen. Menurutnya jika pada kuartal selanjutnya pada tahun ini pertumbuhan kredit di turunkan lagi, maka pada akhir tahun 2014 diperkirakan kredit akan tumbuh 17 persen, sesuai target.
.jpg)
