CIREBON, Stabilitas—Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan sepanjang tahun 2019 telah melikuidasi 6 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kepala Kantor Manajemen dan Perumusan Kebijakan LPS Suwandi menjelaskan, penutupan 6 BPR ini ditengarai karena manajemen BPR yang buruk serta tidak mampu menjalankan tata kelola perusahaan (good corporate governance) dengan baik. Namun hal tersebut tidak berpengarh besar ke stabilitas sistem keuangan negara.
“Aset masing-masing BPR yang dilikuidasi LPS tidak terlalu besar, sehingga tidak berpengaruh besar terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia,”ujar Suwandi dalam acara LPS Media Workhop di Cirebon, Sabtu, (27/7/2019).
Suwandi menjabarkan, 6 BPR yang ditutup pada periode Januari hingga Juli 2019 antara lain Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur di Pasuruan, Jawa Timur dan BPRS Safir di Bengkulu pada bulan Januari; BPR Panca Dana di Batu Malang pada bulan Februari; BPRS Muamalat Youtefa di Papua pada Mei; BPR Legian di Denpasar pada Juni; terakhir BPR Efita Dana Sejahtera di Depok pada Juli.
Direktur Group Penanganan Premi Penjaminan LPS Samsu Adi Nugroho yang hadir dalam kesempatan yang sama menambahkan, dengan menutup 6 BPR tersebut, total bank gagal yang telah ditangani LPS kini berjumlah 98 bank gagal dengan jumlah klaim mencapai Rp1,4 triliun terhitung sejak tahun 2005 hingga Juli 2019 dengan perincian satu di antaranya merupakan bank umum serta menyelamatkan 1 bank umum.
“Bank umum yang berhasil LPS selamatkan itu Bank Centuri yang sekarang berubah nama menjadi Bank Mutiara kemudian diambil alih oleh investor Jepang dan berubah nama menjadi J Trust Bank.”ujar Adi.
Adi melanjutkan, total dana yang dikeluarkan untuk menyelamatkan Bank Centuri adalah senilai Rp8.1 triliun dan mendapat recovery senilai Rp4.1 triliun pada saat dijual kembali.
