Cetak biru perbankan nasional kembali akan direvisi kali ini soal edukasi perbankan. Sebelumnya desakan revisi muncul karena bank asing makin gencar mengakuisisi bank nasional. Lalu apakah revisi akan benar-benar terealisasi tahun depan?
Oleh : Yudi Rachman
Sudah lebih dari separo jalan sejak program Arsitektur Perbankan Indonesia yang diluncurkan tahun 2004 menetapkan sejumlah target harus tercapai tahun 2014. Namun hingga tahun ini beberapa prakondisi yang diinginkan oleh Bank Indonesia belum juga terlihat meski masih tersisa waktu lebih dari dua tahun lagi. Sebut saja rancangan bahwa jumlah bank di Indonesia lebih ramping lagi namun dengan permodalan yang kuat. Hingga tahun 2011 hampir berakhir jumlah bank umum masih lebih dari 120 padahal bank sentral menginginkan jumlah yang ideal hanya 80 bank.
Dengan API yang juga disebut cetak biru (blue print) perbankan Indonesia itu, Bank Indonesia mengharapkan pada 2014 sudah ada dua hingga tiga bank yang memiliki kelas setara dengan bank-bank internasional dengan aset lebih dari Rp50 triliun. Juga terdapat tiga hingga lima bank berkategori bank nasional yang punya cakupan usaha dan boleh beroperasi di seluruh wilayah Nusantara yang memiliki aset Rp10 triliun hingga Rp50 triliiun. Selain dua kelas di atas, BI juga mau bank-bank yang bermodal di bawah itu bertransformasi menjadi bank yang fokus pada satu layanan. Misalnya bank dengan modal Rp100 miliar mengonsentrasikan bisnisnya pada layanan untuk para pekerja dan pensiunan.
Meski demikian rencana untuk mengarahkan bank-bank di Indonesia memiliki modal yang lebih kuat tampaknya sudah berada di jalur yang tepat. BI sudah menetapkan aturan bahwa bank-bank harus memiliki modal sebesar Rp100 miliar paling lambat pada akhur tahun lalu. Kini hampir semua bank sudah memiliki modal seperti yang diinginkan otoritas. BI juga menetapkan bahwa tak akan diizinkan pendirian bank baru kecuali mampu menyediakan modal Rp3 triliun.
Sejatinya pada saat diluncurkannya program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) disusun atas enam pilar, yaitu; struktur perbankan yang sehat; sistem pengaturan yang efektif; sistem pengawasan yang independen dan efektif; tata kelola perbankan yang apik; infrastruktur pendukung yang mencukupi; perlindungan konsumen. Dalam beberapa tahun belakangan yang ramai digunjingkan di publik adalah soal modal bank dan bagaimana menciutkan jumlah bank dengan cara merger dua bank atau akuisisi bank yang lebih besar kepada bank yang lebih semenjana.
Namun sepanjang 2011 ini, isu tentang API lebih banyak terkait dengan pilar keenam, yakni perlindungan nasabah. Peristiwa yang terjadi pada Citibank di pertengahan tahun, baik yang menyangkut tentang pembobolan yang dilakukan oleh kalangan internal, maupun kasus kematian salah seorang nasabah kartu kredit telah menyentak semua pihak, bahwa selama ini pelayanan dan perlindungan masih diabaikan.
Dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, otoritas langsung bereaksi cepat. Revisi harus segera dilakukan terkait pilar keenam soal perlindungan konsumen. Dalam API keluaran awal, perlindungan konsumen yang semula dipusatkan pada manajemen risiko dari bank rencananya akan lebih diarahkan pada edukasi finansial nasabah. Namun seperti disebutkan otoritas, tidak ada esensi yang berubah hanya fokus yang berubah, dan fokus sebelumnya tetap penting meski tidak lagi sebagai prioritas. Kabarnya, revisi tersebut dapat selesai pada akhir tahun ini. Sampai tulisan ini diturunkan, tanda-tanda revisi telah selesai belum juga nampak.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad, mengungkapkan aspek perlindungan konsumen sebenarnya sudah ada pada API yang disusun pada 2004 akan tetapi dalam API tersebut aspek perlindungan konsumen lebih menitikberatkan kepada manajemen risiko bank, seperti mewajibkan bank untuk menyusun transparansi informasi produk atau fokus kepada bank. ”Fokus tersebut dipilih karena dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada 1998,” kata dia. Memang, pada waktu itu banyak bank yang jatuh (colapse) karena nasabah tidak mampu melunasi kredit alias kredit macet. Krisis pada waktu itu mengerek nilai tukar rupiah sampai ke satu titik yang sulit diterima akal sehat. Nilai rupiah yang awalnya melemah dari kisaran Rp1.500 per dolar AS menjadi di kisaran Rp 17.000 per dolar AS. Hal itu telah melambungkan nilai utang beberapa bank dalam dollar AS dan mengguncang neraca keuangannya.
Alasan lain kenapa fokus harus diubah dari manajemen risiko kepada edukasi nasabah karena pengelolaan manajemen risiko sudah relatif lebih terkendali. Apalagi dengan diluncurkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 5/8/PBI/ 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi bank Umum yang kemudian diperbaharui dengan PBI No 11/25/PBI/2009. Setelah dikendalikan dengan regulasi dan pengawasan terhadap implementasi, maka wajar saja jika BI percaya diri untuk menggeser fokus terhadap perlindungan nasabah. Saat ini bank sentral menganggap, masalah perlindungan nasabah tidak bisa hanya fokus kepada bank tetapi juga kepada nasabah.
Menurut Muliaman, nasabah harus diedukasi lebih banyak agar risiko diketahui lebih awal. Dengan adanya revisi ini diharapkan nasabah dapat memahami semua risiko yang kemungkinan terjadi. “Sehingga jika terjadi kerugian, ia dapat menerimanya dan tidak hanya menyalahkan bank,” jelas dia.
REVISI TAHUN LALU
Lalu kalau harus ada perubahan dalam pilar keenam soal perlindungan nasabah, apa saja yang harus diperbaiki. Untuk soal ini Sigit Pramono, Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) berpendapat, selama ini aturan tentang penanganan dan pengelolaan risiko produk untuk nasabah khusus, seperti giro dan deposito, memang masih belum spesifik. Semestinya sebelum menerima calon nasabah, bank terlebih dulu memberi pemahaman kepada nasabah soal risiko produk atau layanan itu dan tidak hanya sekedar menginformasikan di selembar kertas. “Agar calon nasabah betul-betul paham tentang risiko investasi yang akan dilakukannya,” jelas dia.
Rendahnya usaha untuk memberi pemahaman yang utuh kepada calon nasabah menjadi semakin lengkap ketika calon nasabahnya sendiri bersikap acuh tak acuh. Calon nasabah hanya berfikir bahwa ketika berinvestasi, dia hanya akan mendapatkan keuntungan. Sehingga ketika kerugian yang didapat, ia tidak mau menerima dan akhirnya menyalahkan bank. Oleh karena itu, harus terjadi hubungan sinergis antar kedua belah pihak.
Berbicara soal revisi terkait aturan-aturan yang ada di API sebetulnya tidak hadir tahun ini saja. Tahun lalu keinginan serupa sudah muncul yang dipicu oleh efek samping yang tidak direncanakan. Efek itu adalah makin banyaknya bank-bank nasional yang diakuisisi oleh investor asing. Persyaratan modal yang ketat telah memicu penjualan bank-bank nasional khususnya yang kekurangan modal kepada pihak asing.
Kemudian dampak lanjutannya adalah bank-bank milik investor mancanegara itu mulai merangsek ke pelosok-pelosok menawarkan layanan pembiayaan mikro kecil dan menengah yang lebih kompetitif. Akibatnya, bank-bank daerah, bank-bank perkreditan rakyat banyak yang terpukul karena kalah bersaing dengan bank yang bermodal besar itu. Keluhan yang sama juga diutarakan oleh bank-bank nasional yang lebih besar. Tak pelak banyak bank-bank nasional yang meradang.
Terkait kondisi itu, banyak bankir yang meminta BI untuk segera merevisi aturan API yang ada. ”Tujuan API yang semula ingin mengurangi jumlah bank ternyata tidak terwujud, kepemilikan asing terhadap bank umum sudah lebih dari 45 persen,” kata Direktur Kepatuhan Hana Bank Edy Kuntarjo.
Namun demikian, revisi itu tidak kunjung menjadi kenyataan. Bahkan sepanjang tahun ini revisi yang sudah didengung-dengungkan sejak akhir tahun lalu tidak juga terealisasi. Jadi saat BI kembali menghembuskan rencana revisi, apakah kali ini benar-benar terwujud? Kita tunggu saja. SP
