KSSK memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia Semester I-2026 tetap terjaga di tengah gejolak global. APBN efektif berperan jadi shock absorber.
Stabilitas.id – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas sistem keuangan (SSK) Indonesia sepanjang Semester I-2026 tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali. Ketahanan ini berhasil dipertahankan di tengah penyerapan ekonomi global yang melambat, tingginya ketegangan geopolitik, serta volatilitas pasar keuangan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua KSSK dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (20/7).
Purbaya menyampaikan, kondisi keuangan yang solid ini merupakan buah dari penguatan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, pengawasan sektor jasa keuangan, serta sistem penjaminan simpanan.
“Di tengah tingginya ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Semester I 2026 tetap terjaga. Hal ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan yang terus kami perkuat melalui koordinasi di dalam KSSK,” kata Menkeu Purbaya.
APBN Efektif Menjadi Shock Absorber
Dari sisi fiskal, APBN difungsikan secara optimal sebagai penahan gejolak (shock absorber) untuk meredam dampak tekanan eksternal terhadap perekonomian nasional.
Hingga paruh pertama 2026, APBN mencatatkan kinerja positif:
-
Pendapatan Negara: Tumbuh 21,4% secara tahunan (year-on-year/yoy).
-
Belanja Negara: Meningkat 17,8% yoy untuk menopang program produktif.
-
Keseimbangan Primer: Tetap mencatatkan posisi surplus.
-
Defisit APBN: Diproyeksikan tetap terjaga dan terkendali pada kisaran 2,85% terhadap PDB hingga akhir tahun.
Guna menjaga konsumsi dan daya tahan pelaku usaha domestik, pemerintah melakukan intervensi aktif melalui optimalisasi penempatan uang negara pada bank umum, penjagaan stabilitas harga BBM dan bahan pangan, serta pemberian stimulus berupa diskon biaya transportasi dan insentif impor.
Di saat yang sama, alokasi APBN terus diprioritaskan untuk program kesejahteraan masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, perbaikan sarana kesehatan, hingga penanganan bencana di berbagai wilayah.
Perkuat Koordinasi Empat Pilar KSSK
Ke depan, KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan intensitas koordinasi antara empat pilar utama—Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Langkah kolaboratif ini krusial untuk menjaga kepercayaan publik (public confidence) serta memastikan setiap stimulus ekonomi saling melengkapi demi mendorong pertumbuhan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Melalui koordinasi yang erat antarlembaga, kami memastikan setiap kebijakan saling memperkuat sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Purbaya. ***
