Indeks literasi keuangan 2026 naik ke 55,3% dan inklusi 89,2%. OJK, BPS, dan LPS soroti kesenjangan wilayah timur serta risiko produk digital bagi konsumen.
Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara resmi merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman (literasi) maupun akses pemanfaatan (inklusi) terhadap produk dan layanan jasa keuangan masyarakat Indonesia secara umum terus menunjukkan tren peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Indeks literasi keuangan nasional pada 2026 tercatat mencapai 69,57%, atau naik 2,93 persen poin dari posisi 66,64% pada SNLIK 2025. Di saat yang sama, indeks inklusi keuangan nasional terkerek naik menjadi 93,61% dari sebelumnya 92,74% pada 2025.
“Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan ini mencerminkan keberhasilan edukasi keuangan yang semakin masif serta perluasan akses layanan jasa keuangan yang kian merata hingga ke lapisan masyarakat terbawah,” ujar Amalia dalam pemaparan hasil SNLIK 2026.
Literasi Keuangan Perdesaan dan Perempuan Melesat
Salah satu sorotan utama dalam rilis SNLIK 2026 adalah pesatnya pertumbuhan literasi keuangan di wilayah perdesaan dan kelompok perempuan.
Tingkat literasi keuangan di kawasan perdesaan melompat sebesar 4,55 persen poin, dari 59,87% pada 2025 menjadi 64,42% pada 2026. Laju pertumbuhan ini melampaui kawasan perkotaan yang naik 1,54 persen poin menjadi 72,54%. Dari sisi inklusi, wilayah perkotaan mencatatkan indeks 95,47% (naik 0,99 persen poin) dan perdesaan sebesar 90,39% (naik 0,36 persen poin).
Berdasarkan gender, pemahaman keuangan perempuan tercatat melesat 3,88 persen poin dari 65,73% menjadi 69,61%. Angka ini melampaui indeks literasi laki-laki yang berada pada level 69,54% (naik 2,01 persen poin). Sementara pada indeks inklusi keuangan, kelompok perempuan juga unggul tipis di angka 93,73% dibandingkan laki-laki sebesar 93,49%.
Kinerja Sektor Konvensional vs Syariah
Secara sektoral, pemanfaatan jasa keuangan konvensional masih mendominasi pergerakan indeks nasional:
- Literasi Konvensional: Naik dari 66,64% menjadi 69,57%.
- Inklusi Konvensional: Menguat dari 92,61% menjadi 93,53%.
- Literasi Syariah: Mengalami koreksi tipis sebesar 0,35 persen poin dari 43,42% menjadi 43,07%.
- Inklusi Syariah: Berada di angka 13,24%, sedikit terkoreksi dari posisi 13,41% pada SNLIK 2025.
Amalia menjelaskan, penentuan kriteria masyarakat yang tergolong well literate didasarkan pada pemenuhan lima parameter utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan.
Dinamika Kelompok Usia, Pekerjaan, dan Pendidikan
Melihat segmentasi demografi, tingkat literasi tertinggi berada pada kelompok usia produktif 26–35 tahun yang mencapai 78,70% (naik 4,65 persen poin), disusul usia 36–50 tahun sebesar 73,81%. Peningkatan literasi paling signifikan juga dicatatkan oleh kelompok lansia (51–79 tahun) yang melonjak 4,98 persen poin menjadi 60,01%.
Berdasarkan status pekerjaan, lompatan literasi tertinggi dialami kelompok pensiunan/purnawirawan yang melonjak 11,04 persen poin menjadi 85,15%, serta ibu rumah tangga yang naik 5,57 persen poin menjadi 68,36%. Sebaliknya, segmen pegawai/profesional mengalami koreksi tipis 0,68 persen poin ke level 85,12%.
Dari sisi latar belakang pendidikan, literasi keuangan terbukti berbanding lurus dengan jenjang pendidikan formal:
- Tamat Perguruan Tinggi: Mencatat tingkat literasi tertinggi sebesar 93,46% (naik 2,83 persen poin) dan tingkat inklusi sebesar 99,49%.
- Tamat SMA/Sederajat: Literasi berada di angka 79,17% dengan inklusi sebesar 97,36%.
- Tamat SD/Sederajat: Mencatatkan lonjakan kenaikan literasi terbesar, yakni naik 5,06 persen poin menjadi 59,67%.
Kenaikan inklusi tertinggi menurut status pekerjaan dicapai oleh kelompok masyarakat yang belum/tidak bekerja, yang melonjak 5,55 persen poin hingga menyentuh 89,59%. Sebaliknya, indeks inklusi pada segmen pelajar/mahasiswa dan pensiunan tercatat mengalami sedikit penyesuaian masing-masing menjadi 92,76% dan 99,54%.
Strategi Penguatan
Merespons temuan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa OJK bakal mengalihkan strategi literasi keuangan dari pendekatan sentralistik menuju model edukasi berbasis kearifan lokal (tailored approach).
“Inovasi produk keuangan digital harus diimbangi dengan edukasi yang mudah dipahami. Literasi tanpa sistem perlindungan konsumen yang kuat hanya akan menempatkan masyarakat pada risiko produk yang tidak sesuai dengan profil mereka,” tegas Friderica.
OJK berkomitmen memperkuat jaringan agen perbankan dan fintech hingga ke pelosok daerah dengan pengetatan pengawasan guna mencegah praktik pemasaran produk berisiko tinggi (predatory lending).
Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyoroti pentingnya dampak SNLIK terhadap ketahanan sistem perbankan makroprudensial.
“Peningkatan inklusi keuangan berupa akumulasi simpanan di bank memperkuat struktur likuiditas perbankan nasional. Namun, inklusi ini harus dibarengi dengan pemahaman masyarakat mengenai batas jaminan simpanan agar kepercayaan publik terhadap industri perbankan tetap terjaga,” tutur Anggito.
Guna mengurai ketimpangan antarwilayah, ketiga lembaga sepakat merekomendasikan penyusunan rencana aksi lintas sektor, percepatan digitalisasi inklusif di pedesaan, serta pengetatan edukasi hak konsumen keuangan secara berkelanjutan. ***
