JAKARTA, Stabilitas.id – Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2024 tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global dan arah pelonggaran kebijakan moneter.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang berlangsung di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, pada Jumat (18/10/24).
“Ini sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter dilakukan oleh berbagai negara utama. Negara utama seperti Amerika Serikat dan Eropa,” ungkap Menkeu.
Di tengah dinamika tersebut, Menkeu menyebut perekonomian Indonesia masih tetap terjaga baik. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga khususnya untuk kelas menengah atas. Sementara itu, faktor agregat demand yang kedua yaitu investasi tumbuh seiring dengan akselerasi penyelesaian program atau proyek strategis nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Nusantara.
“Perekonomian domestik kita di triwulan ketiga diperkirakan tumbuh di atas 5%. Ini melanjutkan kinerja positif triwulan kedua tahun 2024, di mana dorongan dari konsumsi rumah tangga dan investasi cukup positif,” jelasnya.
Dalam paparannya, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa inflasi tetap rendah dan terjaga di kisaran 2,5 +- 1%. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK tercatat rendah di seluruh komponen sehingga mencapai angka 1,84% year on year pada bulan September 2024.
Nilai tukar rupiah pun menunjukkan penguatan didukung konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia, bauran kebijakan moneter, dan terjadinya aliran masuk modal kembali ke dalam negeri.
Sementara itu, Menkeu menyebut kinerja APBN sampai dengan akhir Agustus tetap terjaga dengan baik.
“Defisit terkendali meskipun pendapatan negara mengalami kontraksi 2,5% year on year, sementara belanja negara tumbuh 15,3%,” jelas Sri Mulyani.
Ia melanjutkan, hingga akhir Agustus 2024 kondisi kesehatan fiskal terus terjaga dengan baik, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp161,8 triliun dan defisit Rp153,7 triliun atau 0,68% dari PDB.
“Ini masih on track sesuai dengan undang undang APBN,” lanjutnya.
Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang eskalatif.
Selaku Ketua KSSK, Menkeu menyatakan, empat lembaga yang tergabung dalam KSSK berkomitmen untuk melanjutkan penguatan koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global ke depan, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.***
.jpg)
