JAKARTA, Stabilitas– Kementerian Perdagangan menjamin stok barang kebutuhan pokok (bapok) yang dibutuhkan masyarakat cukup selama bulan puasa Ramadan dan Lebaran 2020. Khususnya stok nasional beras berdasarkan laporan Perum Bulog dan Kementerian Pertanian tercatat sebesar 3,3 juta ton. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Suhanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI.
“Kementerian Perdagangan menjamin stok beras aman selama bulan puasa Ramadan dan menjelang Lebaran 2020. Pemerintah akan bekerja keras menjaga stok beras dapat tercukupi dengan harga stabil agar masyarakat tidak perlu khawatir dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan khidmat,” tegas Suhanto dihadapan Komisi VI DPR RI.
Pemerintah memiliki stok nasional beras sebesar 3,3 juta ton yang terdiri atas stok di Perum Bulog sebesar 1,39 juta ton, stok di penggilingan sebesar 1,2 juta ton, stok di pedagang sebesar 728 ribu ton, stok di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sebesar 30.620 ton, dan stok di Lumbung Pangan Masyarakat binaan BKP sebesar 2.939 ton. Sedangkan berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian pada Maret–Agustus 2020 potensi produksi beras dalam kondisi normal sekitar 19,8 juta ton.
Suhanto menjelaskan, saat ini terdapat potensi penurunan produksi sekitar 10 persen. Sehingga produksi Maret–Agustus 2020 diasumsikan menjadi sekitar 17.852.267 ton dan ketersediaan beras menjadi 21.366.003 ton. “Dengan kebutuhan 15.099.845 ton, maka masih terdapat surplus 6.266.158 ton yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga bulan November 2020,” tuturnya.
Selain itu, sebagian besar sentra produksi telah memasuki panen raya dan diperkirakan akan selesai pada Mei 2010. Harga gabah kering panen di petani juga cenderung naik dengan rata-rata saat ini berkisar Rp4.800–4.900/kg.
Saat ini, stok beras di gudang penggilingan Perpadi juga menurun signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena sudah dipasok ke pasar yang permintaannya mencapai tiga kali lipat dari kondisi normal masa sulit COVID-19 dan puasa Ramadan.
“Peningkatan permintaan tersebut dipengaruhi oleh pembelian masyarakat yang lebih banyak dari biasanya karena sebagian besar masyarakat berdiam atau tinggal di rumah untuk menjalankan kerja dari rumah (work from home) sehingga stok di rumah tangga meningkat. Selain itu, hal ini juga karena adanya paket bantuan bapok oleh Pemerintah Pusat dan Daerah di masa sulit ini yang juga cenderung naik,” imbuh Suhanto.
Untuk itu, lanjut Suhanto, Kementerian Perdagangan perlu mengambil langkah antisipasi apabila pandemi COVID-19 berangsur lebih lama dari perkiraan yaitu dengan menerbitkan Permendag 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras. “Penerbitan Permendag ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan gabah/beras oleh Perum Bulog guna memperkuat stok pemerintah, sesuai dengan amanat Perpres 48 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional,” jelas Suhanto.
Berdasarkan Permendag tersebut, ditetapkan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200/kg dan di tingkat penggilingan sebesar Rp4.250/kg. Sedangkan harga gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan sebesar Rp5.250/kg dan di gudang Bulog sebesar Rp5.300/kg. Sementara itu, harga beras di gudang Bulog sebesar Rp8.300/kg.
Di samping itu, untuk membantu menjaga ketersediaan pasokan beras dari awal tahun 2020 hingga saat ini, Kementerian Perdagangan juga telah menugaskan Perum Bulog untuk terus menyalurkan beras medium ke pasar-pasar. Hal ini bertujuan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga melalui program KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) Beras Medium.
“Penyaluran program tersebut dilakukan melalui distributor besar dan/atau mitra Bulog serta ritel modern anggota Aprindo dengan harga jual di tingkat konsumen maksimal sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) beras medium di masing-masing wilayahnya. Kementerian Perdagangan pasti menjamin stok ketersediaan barang kebutuhan pokok cukup bagi masyarakat dan harganya terjangkau,” pungkas Suhanto.
RDP Kementerian Perdagangan dengan Komisi VI DPR RI kali ini dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dengan 23 anggota dari 9 fraksi. Sedangkan dari Kementerian Perdagangan selain Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Suhanto, juga dihadiri Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tjahya Widayanti, Sekretaris Ditjen Pengembangam Ekspor Nasional Ganef Judawati, Sekretaris Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Moga Simatupang, Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Syailendra, Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nusa Eka, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi I Gusti Ketut Astawa, Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ida Rustini, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Sihard Hadjopan Pohan, Kepala Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan M. Syist serta Biro Humas Kemendag.
