Stabilitas.id – Kementerian Keuangan memutuskan untuk memperpanjang penempatan dana sebesar Rp200 triliun di sistem perbankan nasional selama enam bulan ke depan. Langkah strategis ini diambil guna memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk mendukung akselerasi penyaluran kredit di awal tahun 2026.
Dana yang semula ditempatkan pada September 2025 tersebut sedianya jatuh tempo pada Maret 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keputusan ini telah dikoordinasikan secara intensif dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.
- Baca juga: Lompatan Kemerdekaan dari Genggaman Digital
“Strategi fiskal dengan penempatan Rp200 triliun ini terus dikoordinasikan dengan strategi moneter Bank Indonesia agar konsisten mendukung likuiditas pasar,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Pacu Kredit Tumbuh Double Digit
Menkeu memaparkan bahwa kondisi likuiditas saat ini cukup longgar, tercermin dari pertumbuhan uang kartal yang beredar atau monetary base (M0) yang mencapai 11,7% pada pekan pertama Februari 2026. Pertumbuhan M0 yang terjaga di level dua digit ini dinilai memberi ruang luas bagi perbankan untuk memacu penyaluran kredit.
Hasil sinergi fiskal-moneter ini sudah mulai terlihat dari performa perbankan di awal tahun. Kredit tercatat tumbuh 10% pada Januari 2026 dengan tingkat suku bunga yang semakin kompetitif bagi masyarakat.
“Suku bunga kredit sudah turun ke level 8,80% per Januari 2026, dibandingkan dengan posisi Agustus 2025 yang berada pada level 9,12%,” tambah Purbaya.
Bank Diminta Lebih Agresif
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah dan BI berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas likuiditas di pasar, sehingga perbankan tidak perlu khawatir akan potensi kekeringan likuiditas. Dengan pondasi tersebut, perbankan diharapkan lebih proaktif mencari debitur baru untuk mendorong roda ekonomi riil.
“Kami mengharapkan bank lebih bersemangat mencari debitur, tentunya dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian (prudential banking),” pungkasnya.
Komitmen koordinasi antara kebijakan fiskal Kemenkeu dan moneter BI ini diharapkan menjadi jangkar stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan ketidakpastian global yang masih dinamis. ***
