Stabilitas.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sejumlah bank pembangunan daerah (BPD) menunjukkan minat untuk menyalurkan dana kas pemerintah, seperti halnya lima bank milik negara (Himbara) yang saat ini menjadi mitra utama penempatan dana tersebut.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan setidaknya tiga BPD yakni Bank Jatim, Bank DKI, dan Bank BJB telah menyampaikan minat untuk ikut serta dalam program penempatan dana pemerintah tersebut.
“Waktu ide penempatan kas pemerintah Rp200 triliun itu pertama kali keluar, banyak yang ragu. Tapi setelah berjalan, hasilnya positif. Sekarang malah banyak bank yang minta tambahan, termasuk BPD seperti Bank Jatim, Bank DKI, dan Bank BJB,” ujar Febrio dalam media briefing di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Menurut Febrio, kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan memberikan manfaat ganda. Dari sisi pemerintah, tingkat bunga yang diperoleh sama seperti bila dana ditempatkan di Bank Indonesia (BI). Namun, bila disalurkan melalui bank umum, dana tersebut dapat langsung mendorong aktivitas ekonomi riil.
“Bagi bank, dana ini menarik karena likuiditasnya murah. Bagi pemerintah, sama-sama aman, tapi lebih produktif karena bisa disalurkan langsung ke sektor riil,” jelasnya.
Febrio menambahkan, sejak kebijakan ini dijalankan, penyaluran kredit perbankan meningkat signifikan, dari pertumbuhan sekitar 7% menjadi 11%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam mempercepat sirkulasi dana ke sektor produktif.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa pemerintah menempatkan dana kas sebesar Rp200 triliun di lima bank Himbara. Rinciannya, Rp55 triliun di Bank Mandiri, Rp55 triliun di BRI, Rp55 triliun di BNI, Rp25 triliun di BTN, dan Rp10 triliun di Bank Syariah Indonesia (BSI).
Purbaya menegaskan, pemerintah akan terus mengawasi agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung pembiayaan sektor riil, bukan aktivitas nonproduktif.
“Saya hanya memastikan uang itu tidak dipakai untuk membeli dolar, karena tujuan utamanya adalah memperkuat ekonomi domestik,” kata Purbaya di Surabaya, Selasa (2/10/2025).
Dari sisi perbankan, Bank Mandiri melaporkan bahwa hingga akhir September 2025, sekitar Rp34,5 triliun atau 63% dari total dana pemerintah yang ditempatkan telah disalurkan ke sektor produktif.
“Bank Mandiri optimistis dapat menyalurkan seluruh dana pemerintah secara optimal hingga akhir tahun ini, dengan prioritas pada sektor yang mampu menopang ekonomi keluarga di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, dalam keterangan resmi (6/10/2025).
Kemenkeu menyebut, bila hasil penyaluran dana di Himbara terus menunjukkan kinerja positif, pemerintah membuka peluang bagi BPD untuk turut mengelola dana kas negara dengan prinsip kehati-hatian dan efektivitas penyaluran. ***
