JAKARTA, Stabilitas —Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto meminta fasilitas di pasar rakyat seluruh Indonesia tetap dibuka selama penanganan darurat virus korona (covid-19). Seluruh aktivitas perdagangan masih bisa dilakukan dengan menerapkan standar protokol kesehatan.
Menurutnya, penutupan aktivitas di pasar rakyat bisa berimbas pada nasib pedagang yang gulung tikar lantaran tak bisa menghasilkan pemasukan. Selain itu, efek berantai juga bakal dirasakan oleh petani, nelayan dan peternak juga industri kecil untuk menyalurkan barang hasil dagangannya.
Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam rapat kerja dengan Pimpinan Komisi VI DPR RI secara virtual. Dari Pimpinan Komisi VI DPR RI, rapat dipimpin Ketua Komisi VI Faisol Reza, dan dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Arya Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Eduard Sigalingging, serta Wakil Ketua Bidang Pembangunan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Syarif Fasha, Ketua Bidang Ekonomi Kretaif dan UKM Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), H. Suharsono, dan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono.
“Sebab, wabah pandemi COVID-19 ini membuat jumlah pembeli yang datang ke pasar menurun cukup drastis bahkan pasar rakyat ada yang tutup,”ujarnya.
Ia melanjutkan, berdasarkan laporan sementara dari 285 Kabupaten/Kota dijelaskan bahwa terjadi penurunan jumlah pedagang di pasar rakyat rata-rata sebesar 29 persen. Penurunan juga terjadi pada omset pedagang sebesar rata-rata 39 persen sebagai imbas dari sepinya pembeli selama COVID-19 di Indonesia.
“Nasib serupa juga dirasakan pelaku usaha ritel yang omsetnya turun 90 persen dan penurunan pasokan barang sebesar 50 persen sehingga dampak lebih luasnya lagi adalah para pedagang akan mengalami penurunan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai kewajibannya, seperti pembayaran pajak, sewa, listrik dan gas, cicilan pinjaman, maupun gaji pegawai,”bebernya.
Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 jumlah Pasar Rakyat di Indonesia tercatat 15.657 unit dengan jumlah pedagang sebanyak 2.818.260. Dalam tahun anggaran 2015–2019 melalui Program Nawacita Presiden Jokowi, Kementerian Perdagangan telah melakukan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak 5.248 unit yang didanai dari Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus. Pencapaian tersebut telah melampaui target Program Nawacita sebanyak 5.000 unit Pasar Rakyat. Program ini akan tetap berlanjut pada periode 2020–2024 ini.
Pada kesempatan ini Menteri Agus Suparmanto menegaskan kembali kepada Ketua Asosiasi pemerintah Kota seluruh Indonesia dan Ketua Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia agar masing-masing pemerintah propinsi, kabupaten, kota serta desa tetap mengijinkan Pasar Rakyat buka dan berjualan dengan mematuhi protokol keselamatan yang ditetapkan pemerintah dalam antisipasi penyebaran COVID-19, dengan tujuan utama memenuhi ketersediaan barang pokok dan penting bagi masyarakat dengan harga yang stabil.
