JAKARTA, Stabilitas — Keadaan pasca Covid-19 masih belum bisa dipastikan hingga vaksin ditemukan. Maskipun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa masa krisis ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan reformasi dengan pemanfaatan teknologi.
“Semua ini akan dapat dilakukan karena saat ini teknologi berperan penting dalam kehidupan masyarakat luas,” jelas Menkeu dalam webinar yang diadakan oleh Bank Dunia mengenai pengalaman Indonesia terkait respon krisis dan perbaikan pasca pandemi Covid-19.
Sri Mulyani menambahkan, Covid-19 telah mempengaruhi masyarakat hingga level akar rumput. Teknologi dapat menyelamatkan sebagian ekonomi dengan konversi offline ke online business atau ecommerce, yang berpotensi dapat menyumbang tax revenue. Untuk itulah, Pemerintah fokus dalam mendukung sektor prioritas yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan sektor riil, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun demikian, masih terdapat kendala terbesar terkait data per orang maupun data UMKM terdampak. Oleh karena itu, pembaharuan data penting untuk dilakukan selaras dengan pemanfaatan teknologi.
“Misalnya dalam hal data perpajakan, teknologi dapat meningkatkan tax compliance dengan kemudahan menyampaikan SPT secara online serta kecepatan dan ketepatan proses tax return,”ujarnya.
Teknologi dapat membantu mengurangi korban pandemi, misalnya teknologi ventilator untuk kuratif, vaksin untuk preventif, aplikasi dokter online, dll. Teknologi juga dapat membantu pelaksanaan pendidikan yang terhambat pandemi, dengan belajar secara aman dari rumah dengan ICT.
“Teknologi bisa bantu kita. Reformasi di bidang kesehatan dan pendidikan di Indonesia akan bergantung pada penggunaan teknologi. Sekarang saya transfer uang langsung ke sekolah atau puskesmas. Mereka bisa menggunakan anggarannya menggunakan aplikasi. Semua yang mereka butuhkan, material untuk kesehatan dan pendidikan akan masuk ke aplikasi. Nanti akan ada laporan langsung ke Menterinya. Hal ini memang tidak akan menyelesaikan semua masalah, tapi paling tidak meringankan bebannya karena Presiden inginnya semua itu efisien, tidak birokratik lagi,” jelas Menkeu.
Dengan situasi yang kian menantang, Pemerintah terus berupaya menghadirkan payung hukum bagi kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan jaminan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional seoptimal mungkin. Pemerintah juga telah melakukan langkah cepat dengan menyesuaikan defisit anggaran.
“Situasi ini sangat menantang. Defisit kita dari 5,4 persen menjadi 6,4 persen dari PDB hanya dalam 3 bulan belakang,” kata Menkeu.
Upaya pemerintah untuk pelebaran defisit ini ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan dalam hal ekonomi bahwa Pemerintah hadir untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, dengan tersedianya anggaran, Menkeu berharap hal tersebut akan dapat memberikan dorongan bagi unit teknis untuk untuk dapat melakukan pembelanjaan yang lebih baik (better spending) mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dengan dibelanjakannya dana tanggap darurat Covid-19 ini diharapkan dapat memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang diperkirakan negatif pada kuartal kedua 2020 akibat diberlakukannya upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 secara meluas.
Pada masa krisis Covid-19 inilah, perubahan menuju arah perbaikan juga harus dilakukan. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi untuk dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu perjalanan ke kantor atau dengan bekerja dan rapat secara online. Menyadari efektifnya teknologi dalam menjembatani interaksi dan kolaborasi berjarak, di dalam organisasi Kementerian Keuangan sendiri, Menkeu telah membentuk sebuah gugus tugas (task force) untuk melakukan transformasi.
“Sekarang kita akan membuat pola work from home untuk permanen. Kita sedang merumuskan pola flexible working space juga. Intinya kami akan menghilangkan proses bisnis yang tidak efektif. Dan ini harus bisa kita lakukan saat ini juga, saat ada krisis,” ungkap Menkeu.
