JAKARTA, Stabilitas.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Paripurna ke-28 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 yang menyampaikan laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2024.
Rapat tersebut digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/7/23). Dalam rapat tersebut, turut dibahas juga Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 dan Badan Anggaran DPR RI.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah dan para anggota DPR sepakat akan angka-angka asumsi makro dan postur awal kebijakan fiskal untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBN 2024.
BERITA TERKAIT
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memaparkan kisaran indikator ekonomi makro dalam RAPBN 2024 sebagai berikut:
- Pertumbuhan ekonomi 5,1-5,7%
- Laju inflasi 1,5-3,5%
- Nilai tukar Rupiah Rp 14.700-15.200/USD
- Tingkat Bunga SBN 10 tahun 6,49-6,91%
- Asumsi harga minyak mentah Indonesia 75-80 USD/barel
- Lifting minyak bumi sebesar 615-640 ribu barel/hari
- Lifting gas sebesar 1.030-1.036 ribu barel setara minyak/hari.
Selain itu, ia menjabarkan kesepakatan postur makro fiskal yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2024 (dalam % terhadap PDB):
- Pendapatan negara 11,88-12,38%
- Perpajakan 9,95-10,20%
- PNBP 1,92-2,16%
- Hibah 0,01-0,02%
- Belanja negara 14,03-15,01%
- Belanja pemerintah pusat 10,49-11,36%
- Transfer ke daerah 3,55-3,65%
- Keseimbangan primer 0,0035-(0,428)%
- Defisit (2,16)-(2,64)%
- Pembiayaan 2,16-2,64%
- Utang netto 2,46-3,41%
- Investasi netto (0,3)-(0,67)%
- Rasio utang 38,07-38,97
Dalam penutupnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang juga memimpin rapat tersebut mengatakan, laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024 tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan RAPBN 2024.***
















