Stabilitas.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun yang diamankan Polri sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 di Jakarta pada Rabu (29/10).
Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, beserta para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala badan dan lembaga.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba tersebut tidak dapat dicapai oleh satu institusi saja, melainkan memerlukan kerja sama erat antar-lembaga penegak hukum, termasuk peran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
“Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan selamat kepada Kepolisian, BNN. Saya minta kerja sama lebih dekat lagi sama semuanya, Bea Cukai, Kejaksaan, BIN, Intelligence, Pemda. Kita harus jadi satu tim, kita harus bekerja dengan teamwork. Jangan ego sektoral, jangan loyalitas korps berlebihan. Kita satu korps, korps Merah Putih, korps NKRI,” ujar Presiden.
Presiden mengungkapkan bahwa sejak awal pemerintahan, ia telah menetapkan tiga fokus utama bagi Kepolisian, yaitu pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online. Menurut Presiden, ketiganya saling berkaitan dan memerlukan dukungan sistem pengawasan perbatasan yang kuat, di mana Bea Cukai memiliki peran sentral.
“Bagaimana kita mencegah penyelundupan narkotika, lewat sampan-sampan, lewat kapal nelayan di ribuan pelabuhan tikus. Karena itu, kita hadapi, kita atasi dengan tradisi kita, dengan budaya kita, yaitu bersatunya suatu bangsa,” kata Presiden.
Menurut Presiden, masalah narkoba menjadi sangat-sangat strategis karena narkoba dapat merusak masa depan bangsa sehingga dapat menghambat Indonesia menjadi negara maju. Apresiasi Presiden sampaikan atas kerja sama operasional yang semakin erat dari seluruh kementerian dan lembaga yang mampu menekan peredaran gelap narkoba di berbagai daerah.
“Masalah penyeludupan itu masalah semuanya, Angkatan Laut, Bea Cukai, Polisi Air, Bakamla, KPLP. Itu semuanya harus bekerja sama. Penegakan hukum semua, Jaksa, Polisi harus bersama-sama KPK, BPK, BPKP, kita sama-sama satu tim,” ujar Presiden. ***
.jpg)
