JAKARTA, Stabilitas — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan progres realisasi stimulus fiskal untuk penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam acara diskusi IPB Business Talk Series yang dilakukan secara online.
Dalam paparannya, Menkeu mengungkapkan bahwa progres stimulus ini masih menghadapi tantangan di level operasional dan proses administrasi, mengingat stimulus ini baru awal dan akan dilakukan perbaikan untuk percepatan.
Untuk biaya penanganan Covid-19 dan juga PEN, totalnya sebesar Rp695,2 triliun. Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah Rp87,55 triliun untuk bidang kesehatan, Rp203,9 triliun untuk program perlindungan sosial, Rp123,46 untuk dukungan kepada UMKM, Rp120,61 triliun untuk insentif bagi dunia usaha, Rp53,57 triliun untuk pembiayaan korporasi dan BUMN, dan Rp106,11 triliun untuk memberikan dukungan bagi sektoral maupun kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Berikut sejumlah progres realisasi stimulus fiskal untuk penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 27 Juni 2020.
Stimulus di bidang kesehatan, realisasinya hingga 27 Juni 2020 mencapai 4,68 persen, meningkat dibandingkan 17 Juni lalu yang baru 1,54 persen.
“Di bidang kesehatan, progresnya 4,68 persen. Makanya masih muncul (pertanyaan) kenapa tenaga kesehatan belum mendapatkan kompensasi, padahal APBN sudah memberikan alokasi. Ini karena masalah verifikasi, dokternya di mana, namanya siapa, rumah sakitnya apa, bertugasnya di mana. Jadi antara kehati-hatian, sehingga sampai akhir Juni ini masih belum semuanya mendapatkan kompensasi. Demikian juga untuk santunan yang meninggal,” kata Sri Mulyani.
Stimulus di bidang perindungan sosial, realisasinya meningkat dari 28,63 persen pada 17 Juni 2020 menjadi 34,06 persen.
Untuk insentif dunia usaha dari sisi perpajakan, realisasinya naik dari 6,8 persen menjadi 10,4 persen.
Stimulus fiskal dukungan untuk UMKM, realisasinya meningkat cukup signifikan dari 0,06 persen menjadi 22,74 persen. “Ini menyusul ditempatkannya dana pemerintah pada Bank Himbara sebesar Rp30 triliun,” kata Menkeu.
Sementara itu untuk pembiayaan korporasi, realisasinya masih 0 persen lantaran masih melakukan penyelesaian skema dukungan dan regulasi, serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisi.
Sedangkan untuk sektoral dan Pemda, realisasinya naik dari 3,65 persen menjadi 4,01 persen Dukungan Pemda secara umum juga masih proses penyelesaian regulasi. Tetapi untuk program Padat Karya oleh K/L sudah mulai dilakukan.
