Riset Paramadina memproyeksikan kewajiban sertifikasi halal serentak berisiko membebani 8 juta UMKM pangan dan menekan daya beli rumah tangga.
Stabilitas.id – Kebijakan kewajiban sertifikasi halal yang diterapkan secara serentak di hampir seluruh sektor produk berisiko memicu lonjakan biaya produksi, menekan daya beli masyarakat, dan membebani daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peringatan tersebut disampaikan oleh Paramadina Public Policy Institute melalui riset simulasi ekonomi bertajuk “Menjaga yang Halal, Menumbuhkan yang Usaha” dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Peneliti Paramadina Public Policy Institute Muhamad Rosyid Jazuli menyoroti besarnya skala pelaku usaha yang belum siap menghadapi tenggat regulasi. Lembaga kajian ini memperkirakan terdapat sekitar 7 hingga 8 juta UMKM pangan yang belum mengantongi sertifikat halal menjelang implementasi kewajiban pada Oktober 2026.
Kajian ini menggunakan model keseimbangan umum terapan (computable general equilibrium/CGE) dengan menguji dua skenario kebijakan.
BERITA TERKAIT
Hasil simulasi awal menunjukkan bahwa skenario penerapan serentak pada seluruh 185 sektor ekonomi menimbulkan guncangan biaya yang dalam. Skenario ini berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan delapan kelompok rumah tangga perkotaan dan perdesaan sebesar 8,4 hingga 14,7 persen. Tekanan terlihat nyata pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, konsumsi rumah tangga, dan upah riil.
Sebaliknya, jika kebijakan diterapkan secara bertahap dan terbatas pada sektor industri manufaktur, penurunan kesejahteraan dapat diredam di kisaran 1,1 hingga 1,9 persen.
Beban kepatuhan pelaku usaha tidak hanya berhenti pada tarif penerbitan dokumen sertifikat. Produsen pangan skala kecil harus menanggung biaya penyesuaian bahan baku, perombakan fasilitas produksi, pengemasan baru, pemisahan gudang penyimpanan, serta waktu audit yang panjang.
Kenaikan biaya tetap (fixed cost) tersebut sangat memberatkan pelaku usaha mikro yang memiliki volume penjualan terbatas. Pengusaha kecil dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga jual di tengah daya beli yang rapuh, memangkas margin keuntungan, atau terdepak dari pasar ritel modern.
Riset ini turut menyoroti inefisiensi pada jalur rantai pasok impor. Produk bahan baku yang telah memiliki skema saling pengakuan (mutual recognition agreement/MRA) dinilai masih menghadapi pemeriksaan berulang per pengiriman dengan tambahan waktu tunggu 15 hingga 60 hari.
Dalam perbandingan regulasi sembilan negara, beban kepatuhan di Indonesia dan Brunei Darussalam dinilai relatif tinggi. Pendekatan ini berbeda dengan Malaysia dan Thailand yang lebih menekankan pada skema sukarela berbasis insentif pasar dan kemudahan ekspor.
Paramadina merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan sertifikasi halal secara bertahap berbasis profil risiko produk. Otoritas juga didesak memangkas biaya kepatuhan, menyederhanakan birokrasi perizinan, serta memperbesar alokasi subsidi pendampingan agar kepatuhan regulasi tidak mematikan daya hidup sektor usaha rakyat.

















