• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Senin, November 16, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Ekonomi

Riset Paramadina: 8 Juta UMKM Pangan Belum Tersertifikasi, Wajib Halal Serentak Berisiko Tekan Daya Beli

by Stella Gracia
15 Oktober 2026 - 08:18
28
VIEWS
Porsi Kredit UMKM BRI Capai 83,86%, Bukti Komitmen BRI pada Pemberdayaan Usaha Mikro
0
SHARES
28
VIEWS

Riset Paramadina memproyeksikan kewajiban sertifikasi halal serentak berisiko membebani 8 juta UMKM pangan dan menekan daya beli rumah tangga.

Stabilitas.id – Kebijakan kewajiban sertifikasi halal yang diterapkan secara serentak di hampir seluruh sektor produk berisiko memicu lonjakan biaya produksi, menekan daya beli masyarakat, dan membebani daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peringatan tersebut disampaikan oleh Paramadina Public Policy Institute melalui riset simulasi ekonomi bertajuk “Menjaga yang Halal, Menumbuhkan yang Usaha” dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Peneliti Paramadina Public Policy Institute Muhamad Rosyid Jazuli menyoroti besarnya skala pelaku usaha yang belum siap menghadapi tenggat regulasi. Lembaga kajian ini memperkirakan terdapat sekitar 7 hingga 8 juta UMKM pangan yang belum mengantongi sertifikat halal menjelang implementasi kewajiban pada Oktober 2026.

Kajian ini menggunakan model keseimbangan umum terapan (computable general equilibrium/CGE) dengan menguji dua skenario kebijakan.

BERITA TERKAIT

Daya Beli Tertekan Inflasi Pangan, Saldo Rekening di Bawah Rp100 Juta Turun ke Rp1,66 Juta

Kredit Usaha Kecil Masih Kontraksi, OJK Minta Bank Maksimalkan Pendekatan Rantai Pasok

Jaga Daya Beli, Menkeu Purbaya Pastikan Tak Ada Jenis Pajak Baru di 2027

Setoran PPN Melonjak 40%, Menkeu Purbaya Patahkan Isu Daya Beli Hancur

Hasil simulasi awal menunjukkan bahwa skenario penerapan serentak pada seluruh 185 sektor ekonomi menimbulkan guncangan biaya yang dalam. Skenario ini berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan delapan kelompok rumah tangga perkotaan dan perdesaan sebesar 8,4 hingga 14,7 persen. Tekanan terlihat nyata pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, konsumsi rumah tangga, dan upah riil.

Sebaliknya, jika kebijakan diterapkan secara bertahap dan terbatas pada sektor industri manufaktur, penurunan kesejahteraan dapat diredam di kisaran 1,1 hingga 1,9 persen.

Beban kepatuhan pelaku usaha tidak hanya berhenti pada tarif penerbitan dokumen sertifikat. Produsen pangan skala kecil harus menanggung biaya penyesuaian bahan baku, perombakan fasilitas produksi, pengemasan baru, pemisahan gudang penyimpanan, serta waktu audit yang panjang.

Kenaikan biaya tetap (fixed cost) tersebut sangat memberatkan pelaku usaha mikro yang memiliki volume penjualan terbatas. Pengusaha kecil dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga jual di tengah daya beli yang rapuh, memangkas margin keuntungan, atau terdepak dari pasar ritel modern.

Riset ini turut menyoroti inefisiensi pada jalur rantai pasok impor. Produk bahan baku yang telah memiliki skema saling pengakuan (mutual recognition agreement/MRA) dinilai masih menghadapi pemeriksaan berulang per pengiriman dengan tambahan waktu tunggu 15 hingga 60 hari.

Dalam perbandingan regulasi sembilan negara, beban kepatuhan di Indonesia dan Brunei Darussalam dinilai relatif tinggi. Pendekatan ini berbeda dengan Malaysia dan Thailand yang lebih menekankan pada skema sukarela berbasis insentif pasar dan kemudahan ekspor.

Paramadina merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan sertifikasi halal secara bertahap berbasis profil risiko produk. Otoritas juga didesak memangkas biaya kepatuhan, menyederhanakan birokrasi perizinan, serta memperbesar alokasi subsidi pendampingan agar kepatuhan regulasi tidak mematikan daya hidup sektor usaha rakyat.

Editor: Sandy Romualdus
Tags: Daya Beli MasyarakatMuhamad Rosyid JazuliParamadina InstituteSertifikasi HalalUMKM Pangan
 
 
 
 
 
Previous Post

Apresiasi Layanan Pensiun Prima: Dirut Bank BPD Bali Nyoman Sudharma Tegaskan Komitmen Sinergi Digital

Next Post

Himpun 131 CEO Global dan Peraih Nobel, Danantara Gelar Forum Investasi DTIIF 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 13:11

BTN mendorong inovasi desain rumah tumbuh dan hunian mikro bernuansa budaya lokal di Bali melalui program BTN Housingpreneur Batch 3....

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 12:57

Bank Mandiri menggelar Mandiri Lelang 2026 yang menawarkan aset agunan properti hingga kendaraan dengan fasilitas KPR bunga mulai 2,7 persen....

APBN Cetak Surplus Keseimbangan Primer Rp114,8 Triliun

APBN Cetak Surplus Keseimbangan Primer Rp114,8 Triliun

by Sandy Romualdus
14 November 2026 - 00:05

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan pendapatan negara capai Rp2.618 triliun dengan defisit APBN terkendali pada level 1,47 persen terhadap PDB....

Sejarah Uang

Stimulus Akhir Tahun, Pekerja Gaji di Bawah UMP Bakal Terima BSU Rp900.000

by Stella Gracia
13 November 2026 - 10:40

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000 akan ditransfer langsung ke rekening penerima. Stabilitas.id...

Harga Jual Rumah Stabil dan Tarif Sewa Naik, Pinhome Soroti Perlambatan Transaksi Kuartal III 2026

Harga Jual Rumah Stabil dan Tarif Sewa Naik, Pinhome Soroti Perlambatan Transaksi Kuartal III 2026

by Stella Gracia
10 November 2026 - 12:38

Riset Pinhome Q3 2026 catat harga rumah stabil dan sewa naik di tengah perlambatan kecepatan transaksi; kabut asap tekan Pontianak...

Survei BI: Kenaikan Harga Bahan Baku Bakal Dongkrak Inflasi Ritel Per Juni 2026

Penjualan Eceran Pulih Tumbuh 1,0 Persen, BI Soroti Potensi Kenaikan Harga Akhir Tahun

by Stella Gracia
10 November 2026 - 12:34

Survei BI memproyeksikan penjualan eceran Oktober 2026 naik 1,0% yoy ke level 221,8 didorong bahan bakar dan makanan; ekspektasi harga...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ajaib Sekuritas Soroti Rebalancing MSCI: Potensi Outflow Rp2,77 Triliun Bayangi Gerak IHSG

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Bitcoin Masih Wait and See, CEO Tokocrypto Peringatkan Dua Sinyal Pasar

Luluskan 700 Mahasiswa, BCA Dorong Alumni Beasiswa Bakti Berdayakan UMKM

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BI Gelontorkan Likuiditas Rp149,3 Triliun untuk Perkuat Kredit UMKM dan Perumahan

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

BNI Perluas Edukasi Literasi Keuangan Siswa Sekolah Rakyat di Belasan Daerah

APBN Cetak Surplus Keseimbangan Primer Rp114,8 Triliun

FTSE Russell Pertahankan Status Pasar Modal Indonesia di Secondary Emerging Market

OJK Serahkan Dua Tersangka Pidana BPRS Khasanah Ummat ke Kejari Banyumas

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
Himpun 131 CEO Global dan Peraih Nobel, Danantara Gelar Forum Investasi DTIIF 2026

Himpun 131 CEO Global dan Peraih Nobel, Danantara Gelar Forum Investasi DTIIF 2026

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance