Stabilitas.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat waktu hingga akhir Oktober 2025 bagi kementerian dan lembaga (K/L) untuk memperbaiki penyerapan anggaran yang dinilai masih rendah. Bila hingga batas waktu tersebut belum optimal, pemerintah siap melakukan realokasi anggaran ke sektor yang lebih produktif.
“Kalau nggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir ya. Kami akan mulai realokasi ke tempat yang lain kalau mereka nggak bisa belanja,” tegas Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dari 15 K/L dengan alokasi anggaran terbesar, tiga di antaranya masih mencatatkan serapan di bawah 50 persen hingga akhir September 2025.
Ketiganya yakni:
- Badan Gizi Nasional (BGN) dengan serapan Rp19,7 triliun atau 16,9 persen dari total alokasi Rp116,6 triliun.
- Kementerian Pekerjaan Umum dengan serapan Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari pagu Rp85,7 triliun.
- Kementerian Pertanian dengan realisasi Rp9 triliun atau 32,8 persen dari total Rp27,3 triliun.
Purbaya meminta seluruh K/L untuk mempercepat proses administrasi dan pengadaan agar tidak menumpuk pada kuartal IV. Ia menilai percepatan belanja penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.
“Masih ada 16 hari untuk menyiapkan serapan. Kalau tidak bergerak, saya akan alihkan ke program lain yang bisa lebih cepat membelanjakan,” ujarnya.
Belanja Pusat Baru Terserap 59,7%
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan hingga akhir September 2025, belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp1.589,9 triliun atau 59,7 persen dari outlook Rp2.663,4 triliun. Masih tersisa Rp1.292,7 triliun yang harus dibelanjakan dalam waktu tiga bulan terakhir tahun ini.
Dari total tersebut, belanja K/L mencapai Rp800,9 triliun atau 62,8 persen dari target Rp1.275,6 triliun, sementara belanja non-K/L sebesar Rp789 triliun atau 56,8 persen dari pagu Rp1.387,8 triliun.
Purbaya menegaskan, kebijakan realokasi bukan bentuk hukuman, tetapi upaya agar APBN 2025 dapat bekerja maksimal mendukung perekonomian nasional.
“Uang rakyat harus dipakai dengan cepat dan tepat. Kalau ada yang tidak mampu menyerap, akan kami arahkan ke sektor lain yang bisa segera memberi dampak ekonomi,” katanya. ***
.jpg)
.jpg)
