Stabilitas.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), bakal menjadi mesin baru penggerak ekonomi nasional. Program ini diperkirakan mampu menciptakan sekitar 1 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia.
Purbaya menjelaskan, estimasi tersebut merujuk pada pendekatan tabel Input-Output (I-O) yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS). Secara historis, setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap sekitar 450.000 tenaga kerja. Dengan potensi serapan 1 juta jiwa, MBG secara teoretis setara dengan kontribusi lebih dari 2% terhadap pertumbuhan.
“Namun, angka itu belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi bersih (net) terhadap PDB karena ada pergeseran tenaga kerja dari sektor lain ke ekosistem MBG,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Meski terjadi pergeseran sektoral, Bendahara Negara ini tetap yakin dampak bersih program ini terhadap PDB akan sangat signifikan. Jika dijalankan secara optimal, kontribusi net MBG diprediksi mampu melampaui angka 1%.
Optimisme ini sejalan dengan target ambisius pemerintah untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional ke level 6% pada tahun ini, dan menuju target 8% di akhir masa jabatan Presiden Prabowo.
Stimulus Ekonomi Akar Rumput
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, melainkan stimulus ekonomi di tingkat bawah. Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat kecil dan meningkatkan daya beli secara inklusif.
Beberapa poin kunci implementasi MBG di tahun 2026:
- Target Penerima: Menjangkau 80 juta jiwa (anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui).
- Alokasi Anggaran: Menyerap sekitar 11% dari total anggaran pemerintah pusat tahun ini.
- Frekuensi: Pemberian makanan dilakukan hampir setiap hari sepanjang tahun.
Besarnya skala program ini diprediksi akan menggerakkan rantai pasok agribisnis lokal secara masif. Keterlibatan UMKM dan koperasi dalam penyediaan bahan baku pangan lokal menjadi kunci agar perputaran uang tetap berada di daerah masing-masing, sehingga mempercepat pemerataan ekonomi nasional pada kuartal II/2026. ***
