Jakarta – Kredit perbankan di dalam negeri tidak dominan lagi pasca krisis yang melanda 1998. Kontribusinya terhadap perekonomian pun kian menurun, karena debitor memilih fasilitas pendanaan yang lain.
“Sebelum krisis mencapai 31,8 persen dari investasi. Setelah krisis kalah dengan pembiayaan luar negeri karena tinggal 15 persen. Itu tandanya ada saingan. Pembiaaan domestik kalah saing dengan pembiayaan dari luar,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah dalam Dialog Perbankan 2012 yang di gerar Lembaga pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), di Jakarta, Kamis 919/1).
Dalam catatan Bank Indonesia, sumber pembiayaan didominasi oleh fasilitas pinjaman luar negeri yang mencapai 17,8 persen, kredit perbankan 16,1 persen, pemerinta 13,2 persen, penerbitan saham 5,8 persen, obligasi 1 persen, dan dana internal 46 persen.
Semenetra dalam sepuluh tahun terakhir, peningkatan terbesar terlihat pada dana internal dan kredit luar negeri, karena pada periode sebelumnya masing-masing hanya 12,4 persen dan 21,3 persen. Rasio kredit terhadap PDB pun merosot menjadi 27,5 persen dari sebelum krisis 1998 mencapai 60,2 persen.
Menurut Halim, pinjaman luar negeri makin tinggi selain memanfaatkan fasilitas dana internal. Hal itu terlihat dari total pinjaman luar negeri yang mencapai 200 miliar dollar AS rasio pemerintah terhadap swasta mencapai 50:50.
Meskipun kebanyakan pinjaman dari perusahaan induk, tuturnya, kebanyakan pelunasan dalam bentuk kontrak barang. Walaupun ekspor meningkat, dana hasil ekspor tidak masuk ke dalam negeri karena dibarter dengan barang untuk mengangsur pinjaman.
Sementara itu, survei BI menyebutkan faktor penghambat pemanfaatan kredit perbankan karena suku bunga kredit yang terlalu tinggi, yakni mencapai 42,9 persen. Kemudian diikuti biaya administrasi bank 19,6 persen, kebijakan bank membatasi kredit 12,2 persen, tak mempunyai agunan yang cukup 10,6 persen dan sisanya indikator internal debitur yang buruk.“Faktor inefisiensi disinyalir menjadi salah satu penyebab bunga tinggi,” kata Halim.
Halim pun menegaskan bahwa BI akan terus mendorong bank terus melakukan efisiensi. Setelah mengeluarkan kebijakan publikasi bunga dasar dan mencantumkan target efisiensi, lanjutnya, BI akan mengeluarkan ketentuan soal efisiensi, terutama biaya operasional, premi risiko dan margin.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono mengatakan semakin maju negara pembiayaan kredit perbankan akan semakin menurun, karena bisa mendapatkan pendanaan dari fasilitas lain, seperti pasar modal.
Namun, Sigit tak menolak bahwa bank harus melakukan efisiensi untuk bersaing merebut permintaan debitor akan fasilitas pendanaan. “Kalau efisiensi mau diatur silahkan, tapi kami tak mau kalau untung besar dinilai tak efisien,” tegasnya.
Senior Resident Representative IMF Indoensia Milan Zavadjil membenarkan bahwa salah satu cara mendorong penetrasi kredit meningkat dengan mendorong perbankan di Indonesia lebih efisien. “Agar mampu bersaing dengan bank kawasan lainnya,” ujarnya.
