Bank Indonesia belum akan menggunakan kebijakan suku bunga acuan untuk merespons normalisasi langkah moneter AS. Namun risiko peningkatan utang dari obligasi harus diwaspadai
Oleh Romualdus San Udika
Normalisasi kebijakan moneter AS, sontak menjadi isu hangat 2022 ini. Langkah yang diartikan dengan kenaikan suku bunga utama di AS itu tentu akan mengguncang moneter dunia. Padahal banyak otoritas moneter yang masih bergelut dengan pandemi dan bahkan tengah menjalani pemulihan.
Bank Indonesia yang tengah mempersiapkan dukungan untuk pemulihan ekonomi juga tidak terkecuali, dan tentu harus menghitung ulang rencana-rencana yang sudah disusun. Sebabnya, begitu The Federal Reserve menaikkan bunga acuan maka langkah yang sama harus segera dipertimbangkan BI. Jika tidak maka sektor keuangan Tanah Air akan mengalami turbulensi. Selain akan kehilangan pamor dari pasar keuangannya, BI juga akan kerepotan menangani fluktuasi nilai tukar rupiah.
“BI, KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) terus berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas rupiah agar kenaikan (suku bunga AS) dampaknya tetap mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo Februari lalu.
Kenaikan Fed Fund Rate tak pelak akan menjadi panggilan bagi dana-dana global untuk menyerbu instrumen keuangan Negeri Paman Sam. Dalam melaksanakan kebijakan tapering setelah pelonggaran tak biasa pada kebijakan moneternya, bank sentral AS kemungkinan akan menaikkan suku bunga pada pertengahan 2022.
Buntutnya, sudah hampir bisa dipastikan, kurs rupiah akan terdepresiasi dan menimbulkan efek domino yang panjang. Kinerja sektor yang menggunakan bahan baku impor yang relatif besar tentu akan tertekan, apalagi yang pasarnya lebih besar di dalam negeri.
Menilik histori tahun 2013, pengumuman tapering AS berpengaruh signifikan terhadap pergerakan rupiah atas dollar AS dan juga yield obligasi pemerintah dan swasta di pasar keuangan. Setelah proses tapering dimulai, dampaknya memang semakin terbatas. Namun, gap setelah proses tapering berhenti hingga kenaikan suku bunga pertama juga mendorong pelemahan nilai tukar dan obligasi rupiah karena investor mulai mempertimbangkan kenaikan suku bunga.
Masyita Crystallin, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi menilai ada dua kemungkinan The Fed dalam memutuskan kebijakan. Pertama, The Fed akan menormalisasi ekspansi moneter dan meningkatkan suku bunga lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya untuk memerangi kenaikan harga-harga. Sepanjang tahun lalu hingga Februari tahun ini banyak negara dunia mulai berperang dengan inflasi sebagai eek dari pemulihan pasca pandemi.
Sebagai contoh, inflasi di AS mencapai 7,5 persen, India 6 persen , Inggris 5,5 persen pada Januari tahun ini. Peningkatan harga-harga akan makin tinggi melihat perkembangan geopolitik global. “Jika The Fed meningkatkan suku bunga lebih cepat atau lebih drastis dari perkiraan sebelumnya, biasanya akan terjadi realokasi alami dari portofolio global keluar dari negara berkembang dan menuju safe-haven assets,” kata Masyita.
Selain itu, lanjut dia, jika The Fed mulai meningkatkan suku bunga, negara-negara berkembang pun mendapat tekanan untuk menjaga perbedaan suku bunga, yang pada akhirnya akan mempengaruhi aliran modal. Kemungkinan kedua, jika perekonomian dunia terpukul oleh adanya konflik di Eropa Timur sehingga mengubah trajektori pemulihan, dan ekonomi Amerika Serikat juga ikut terpengaruh, maka The Fed dapat menunda normalisasi.
Banyak pihak memperkirakanThe Fed kemungkinan akan mulai menaikkan suku bunga pada 22 Maret. Ekonom JPMorgan Chase & Co., sebagaimana dilansir Bloomberg, memproyeksikan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan hingga 25 basis poin dalam sembilan pertemuan berturut-turut sebagai upaya menekan inflasi. JPMorgan bersama dengan ekonom di Wall Street meningkatkan taruhan pengetatan kebijakan yang lebih cepat, setelah harga konsumen AS mencatat lonjakan terbesar sejak 1982 pada Januari.
Sementara itu, bank investasi terbesar Amerika Morgan Stanley dalam perkiraan terbaru menyebut The Fed bahkan bisa menaikkan bunga sampai enam kali sebesar 150 bps. Dalam kajian Bank Dunia, rencana kenaikan bunga The Fed kali ini dipastikan memiliki efek lebih ringan dibanding kejadian serupa 2013. Argumen serupa juga berulang kali disampaikan oleh Bank Indonesia, bahwa efeknya tidak akan segawat taper tantrum delapan tahun silam.
Meski demikian, Bank Dunia tetap memperingatkan bahwa risikonya tetap ada bagi negara berkembang seperti Indonesia. Risiko terutama terhadap kemungkinan beban utang korporasi yang akan semakin berat dengan meningkatnya biaya utang. Ini tidak terkecuali terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah alias BUMN, yang mana beban utangnya bisa menjadi penambahan risiko kewajiban kontinjensi bagi pemerintah
Antisipasi BI
Meski berkali-kali masih meminggirkan kemungkinan menaikkan bunga acuan sebagai respons dari langkah The Fed, Bank Indonesia tetap menilai risiko tersebut harus dimitigasi serius. Perry Warjiyo, Gubernur BI, mengatakan ada beberapa strategi yang disiapkan.
Regulator akan memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Selain itu, bank sentral juga akan memperluas penggunaan Local Currency Settlement (LCS) sebagai sarana untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi bilateral dengan negara-negara mitra utama, khususnya Asia.
Terakhir, adalah memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait. Selain itu juga, bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.
BI memang terlihat masih lebih concern terhadap ancaman inflasi dari domestic ketimbang dari risiko pasar. Pemulihan ekonomi dan mulai menggeliatnya roda bisnis masyarakat menjadi alasan kuat. Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata juga sepakat bahwa inflasi pada tahun 2022 kemungkinan akan meningkat karena permintaan yang terpendam, sebagai dampak kenaikan tarif PPN dan potensi pass-through dari PPI (Producer Price Index ) dan WPI (Wholesale Price Index) yang lebih tinggi.
“Inflasi tahun 2021 rendah karena permintaan masih belum pulih. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai subsidi kepada konsumen yang juga menurunkan tingkat harga barang. Tetapi inflasi 2022 akan meningkat seiring dengan meningkatnya inflasi inti akibat pemulihan permintaan domestik yang lebih cepat,” kata Joshua.
Tekanan inflasi juga akan disumbang oleh kenaikan tarif PPN pada beberapa barang dan jasa. “Biaya peti kemas yang lebih tinggi karena gangguan rantai pasokan menyebabkan WPI dan PPI yang lebih tinggi di Q3 tahun lalu. Hal ini berpotensi dapat menjadi pass-through ke indeks harga konsumen,” jelas Joshua.
Meski begitu, BI diperkirakan akan segera mengambil langkah menaikkan BI 7 Day Reserve Repo Rate jika The Fed benar-benar merealisasikan rencananya dengan kata lain, BI akan berjalan di belakang kurva. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan langkah itu akan diambil BI pada akhir semester pertama 2022. Dia memprediksi BI akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 3 kali di tahun ini, dengan total peningkatan sebesar 75 basis poin (bps), sehingga suku bunga acuan di akhir tahun 2022 akan menjadi 4,25 persen.
Sebelum melakukan peningkatan suku bunga acuan ini, BI diperkirakan akan melakukan pengetatan moneter di beberapa kebijakan terlebih dahulu, seperti peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM) dan mengurangi quantitative easing (QE). Namun, BI tetap akan memberikan guyuran stimulus lewat stimulus makroprudensial yang tetap akomodatif untuk menjaga progres pertumbuhan ekonomi.***
.jpg)
