Stabilitas.id – Bank Indonesia (BI) resmi memperkenalkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai langkah transformatif dalam menjaga stabilitas harga di tingkat domestik. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa otoritas tetap Fokuskan Ketahanan Pangan, GPIPS Jadi Strategi Baru Jaga Inflasi di tengah risiko cuaca ekstrem.
Strategi baru ini diluncurkan sebagai respons atas kompleksitas tantangan inflasi pangan, mulai dari perubahan iklim hingga karakteristik komoditas yang musiman. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menjelaskan bahwa GPIPS merupakan evolusi dari program sebelumnya, yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
“GPIPS diperkuat untuk tidak semata berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan pasokan pangan secara struktural,” ujar Ricky dalam peluncuran GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Rabu (11/2/2026).
Data terbaru menunjukkan inflasi nasional pada Januari 2026 meningkat menjadi 3,55% (yoy), naik dari capaian akhir tahun 2025 yang sebesar 2,92%. Kenaikan ini terutama dipicu oleh kelompok pangan bergejolak (volatile food).
Oleh karena itu, BI Fokuskan Ketahanan Pangan, GPIPS Jadi Strategi Baru Jaga Inflasi agar inflasi pangan tetap terjaga di kisaran target 3,0% hingga 5,0%.
Tiga Strategi Utama GPIPS
Untuk mencapai target tersebut, Bank Indonesia menetapkan tiga pilar utama dalam kerangka GPIPS:
Peningkatan Produksi: Penggunaan bibit unggul tahan cuaca dan teknologi adaptif guna memitigasi risiko iklim pada komoditas hortikultura.
Kelancaran Distribusi: Optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) dan efisiensi logistik untuk memutus rantai pasok yang panjang.
Sinergi Pusat-Daerah: Pemanfaatan data neraca pangan untuk mendukung peran BUMD sebagai pembeli siaga (offtaker).
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memamerkan keberhasilan inovasi digital “SiBenih” dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Sebagai produsen beras terbesar ketiga nasional, Sumsel menjadi titik awal rangkaian GPIPS Nasional yang nantinya akan berlanjut ke wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, hingga Kalimantan.
Melalui koordinasi TPIP dan TPID, pemerintah daerah sepakat untuk memperkuat manajemen risiko inflasi regional, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan percepatan pemulihan lahan pertanian pascabencana.***
