JAKARTA, Stabilitas.id – Menteri dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN+3 memperkuat kerja sama terkait transaksi mata uang local (local currency transaction/LCT).
Kerja sama tersebut menjadi hasil kesepakatan dari Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota ASEAN+3 (the ASEAN+3 Finance Ministers’ ang Central Bank Governors Meeting/ AFMGM+3) yang berlangsung di Incheon, Korea Selatan.
Pertemuan berlangsung di bawah mitra keketuaan (co-chairmanship) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Wijayanto bersama dengan Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki, dan Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda.
AFMGM+3 menanggapi positif dan mengakui perkembangan kajian Sistem Pembayaran Lintas Batas di ASEAN+3, khususnya transaksi mata uang lokal dalam isu tematik ASEAN+3.
Hal tersebut karena ketergantungan terhadap mata uang dominan untuk perdagangan internasional dan investasi, dapat meningkatkan kerentanan stabilitas keuangan di Kawasan ASEAN+3.
Di masa pasca Covid-19, ASEAN menyadari perlunya mengurangi kebijakan yang berkaitan dengan pandemi dan lebih mengutamakan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, menjaga stabilitas moneter dan keuangan, memperkuat sektor-sektor utama seperti ekonomi hijau dan digitalisasi.
Menteri dan Gubernur negara-negara ASEAN+3 juga menyepakati eksplorasi penguatan struktur pembiayaan untuk meningkatkan efektivitas keamanan Kawasan.
Dalam pertemuan AFMGM+3, para peserta menyambut baik adopsi Pedoman Operasional CMIM yang diperbarui. Pembaruan tersebut memungkinkan anggotanya untuk memberikan dukungan likuiditas CMIM dalam mata uang domestic (Local Currency/LC) dan mata uang lokal dari anggota lain (Local Currency/LCY pihak ketiga).
“Dalam hal ini kawasan menegaskan kembali komitmen kuat terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan yang terbuka, bebas, adil, inklusif, adil, transparan dan tidak diskriminatif dengan World Trade Organization (WTO) sebagai intinya dan menyatakan dukungan peningkatan integrasi ekonomi regional dan implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement,” tutupnya.***
