Jakarta – Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama dalam bentuk bertukar informasi serta transparansi pengelolaan rupiah. Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut UU Mata Uang.
Dalam siaran pers bersama BI dan Kemenkeu kemarin menyebutkan, isi nota kesepahaman adalah BI dan Kemenkeu akan bertukar informasi dalam tahap perencanaan, percetakan, dan pemusnahan rupiah. Tahapan pengeluaran, peredaran, sampai dengan pencabutan dan penarikan dari peredaran tetap menjadi kewenangan penuh BI sebagai otoritas moneter.
BERITA TERKAIT
Dalam tahapan perencanaan, kedua instansi tersebut akan menetapkan bersama jumlah rupiah yang dicetak dengan memperhatikan asumsi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan rencana tentang macam dan harga rupiah. Begitu pula dalam pemusnahan.
"Dalam perencanaan dan penentuan jumlah Rupiah yang akan dicetak dalam suatu periode tertentu, BI mengundang Kemenkeu dalam menyusun rencana jumlah Rupiah yang akan dicetak, beserta memuat asumsi-asumsi. Selanjutnya Kemenkeu memberikan masukan atas perencanaan dan penentuan jumlah Rupiah yang akan dicetak tersebut," tulis siaran pers tersebut.
Koordinasi tersebut juga berlaku ketika BI akan menerbitkan pecahan rupiah baru. Pecahan rupiah kertas baru akan memuat tandatangan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan. Frase 'Bank Indonesia' pada uang akan diubah menjadi 'Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
Untuk pemusnahan rupiah, BI juga akan berkoordinasi dengan Kemenkeu. Setiap tiga bulan, BI harus menyampaikan informasi rupiah yang akan dimusnahkan. "BI juga menyampaikan informasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengumumkan kepada masyarakat jumlah dan nilai nominal Rupiah yang dimusnahkan melalui penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia setiap satu tahun sekali untuk data pemusnahan uang periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember."

















