PERKIRAAN, mungkin berlebihan juga, 200 miliar dollar AS atau setara Rp 2.360 triliun aset warga Indonesia ditempatkan di Singapura atau setara dengan 40 persen total asetnya lembaga fnansial di sana.
Jumlah itu tentu sistemik bagi industri perbankan di sana. Maka apabila ada pengampunan pajak di Indonesia yang berpotensi menyedot dana nasabah sebesar itu, wajar jika pihak lembaga keuangan Singapura memandangnya sebagai ancaman. Sejauh ini memang 85 persen deklarasi pengampunan pajak luar negeri datangnya dari Singapura, seperti diungkapkan pejabat Kantor Pajak.
Sebenarnya apakah Singapura merupakan tax haven, sehingga menarik pemilik uang negara tetangganya? Jawabannya adalah ya. Berdasarkan Riset Kongres AS, Singapura, Makau dan Hongkong masuk kategori itu). Namun begitu, tidak lantas berarti bahwa negara tetangga itu menjadi seperti Luxemburg atau Swis yang banyak disoroti karena praktik kecurangan pajaknya yang keterlaluan. Akan tetapi, biar bagaimanapun tax haven tetap berkonotasi buruk.
Singapura pun membela diri dengan mengatakan bahwa kebijakan pajak yang lebih rendah yang dikenakan pemerintah karena memang mereka tidak membutuhkan banyak investasi untuk pembangunan. Sebagai pusat fnansial dengan 700-an perusahaan, Singapura memang sangat inovatif.
Kita ingat pecahan 10.000 dollar Singapura yang dimanfaatkan oleh Gayus dan Hakim S ketika menerima suap (TribunNews), beberapa tahun lalu. Indonesia meminta mata uang itu tidak dicetak lagi yang baru berhasil tahun 2014 lalu. Badan kejahatan terorganisasi di Inggris mencatat bahwa 90 persen dari pecahan 500 euro berada di tangan pelaku kejahatan. (Apa kaitannya dengan Singapura yang inovatif? Contoh sederhana di atas menunjukkan bahwa Singapura memang berpotensi digunakan sebagai perantara dalam kejahatan pencucian uang. Namun demikian dalam kajian tahunan mengenai pencucian uang (2008), FATF menanyakan Singapura mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dinilai terlalu sedikit untuk negara yang dikategorikan sebagai pusat fnansial. Singapura dinilai kurang proaktif untuk meneliti dana dari luar yurisdiksinya. Pengemplang pajak dari Indonesia sudah diidentifkasikan sejak 2012 oleh PPATK, dan sejak itu otoritas Singapura sudah diminta kerja samanya.
Tetapi permintaan itu belum dipenuhi karena rupanya pihak otoritas keuangan hanya menginvestigasi kasus yang melanggar hukum Singapura. Titik balik kelihatannya terjadi juga. Skandal besar menyangkut PM Malaysia, yaitu 1Malaysia Development Berhad (1MDB) mengimbas ke Singapura tahun ini. 1MDB adalah perusahaan pengembang strategis yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Malaysia. Pihak berwenang mengumumkan mereka menyita 177 juta dollar AS aset dalam kaitannya dengan 1MDB berdasarkan dugaan pencucian uang. Pertama kalinya dalam 32 tahun, bisnis private banking BSI AG ditutup dengan alasan penyimpangan serius dalam pencucian uang.
Rupanya angin perubahan itu menyejukkan. Dampaknya, baru-baru ini seorang direktur BUMN membuka rekening di Singapura tetapi ketahuan karena ada laporan dari pihak Singapura. Jadi apakah tindakan bank di Singapura melaporkan nasabahnya yang asal Indonesia ke pihak polisi berlebihan? Anti pencucian uang meminta lembaga keuangan membuat profl nasabahnya. Hal ini dikenal sebagai customer due dilligence (CDD).
Kira-kira profl itu menyebutkan profesi, sumber dana dan tujuan transaksi. Risiko nasabah ditimbang dari negara asal nasabah, produk dan jasa yang dipakai serta apakah nasabah termasuk berisiko tinggi. Nasabah berisiko tinggi apabila menjadi pejabat negara atau dikenal sebagai orang yang populer secara politik. Bila berisiko tinggi maka nasabah akan dipantau lebih ketat. Nasabah WNI menjadi kelompok nasabah besar yang masuk ke Singapura.
Mereka membawa dana murah yang dibutuhkan maka kemungkinan mereka tidak dipandang berisiko tinggi. Mereka juga tidak melanggar hukum lokal. Apabila pelanggaran hukum (predicate crime) di Indonesia maka itu di luar yurisdiksi. Kira-kira begitu logikanya.
Lembaga keuangan juga menimbang untung ruginya, maka mereka cuek terhadap asal usul dana. Pendapat wakil PPATK yang menengarai 162 juta dollar AS hasil korupsi mengendap di Singapura tidak mengusik.Padahal ICIJ (www.icij. org) kelompok jurnalis yang menerbitkan Panama Papers, jelas menyebutkan nama perusahaan Indonesia mana yang mempunyai cabang-cabang di Singapura. Perusahaan dan nama-nama perorangan itu bisa ditelusuri sebagai perekayasa keuangan.
Pelajaran apa yang bisa dipetik? Kita jangan naif dan reaktif. Negara tetangga memang lebih baik dalam segala peringkat internasional. Persepsi itu menguntungkan karena memberikan tingkat kepercayaan yang dibutuhkan oleh suatu pusat keuangan regional. Singapura menangani masalah pencucian uang hanya apabila melanggar hukum domestik. Maka aneh juga bila nasabah dilaporkan ke polisi karena tidak ada pelanggaran hukum lokal. Hanya saja dari sudut pandang anti pencucian uang, perubahan transaksi nasabah akan mengubah profl. Mengubah profl bisa menjadi indikasi pencucian uang. Indikasi mencurigakan wajib dilaporkan. Kita harus memperbaiki diri sendiri. Kita tentu tidak mengharapkan ada ledakan kasus sebesar 1MDB supaya negara tetangga itu menjadi terusik.
