BANYUWANGI, Stabilitas–Sebagai salah satu program inklusi keuangan nasional, OJK bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengukuhkan terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banyuwangi yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan masyarakat di daerah.
TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait dalam rangka mengakselerasi akses keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Fokus TPAKD di Kabupaten Banyuwangi adalah program pengembangan usaha mikro unggulan dan pertanian organik.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad dalam sambutannya mengatakan, penyediaan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan atau Inklusi Keuangan saat ini sudah menjadi salah satu program strategis pemerintah.
“Hal ini menjadi penting karena melalui Inklusi keuangan diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat, yang pada akhirnya mampu menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat,” kata Muliaman.
Pemerintah menargetkan bahwa Indeks Keuangan Inklusif di Indonesia dapat mencapai 75 persen pada tahun 2019,dari 36 persen yang tercatat tahun ini.
Untuk itu, OJK sudah menjadikan Inklusi Keuangan sebagai salah satu program strategis yang ditetapkan dalam Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019, khususnya dalam rangka mendorong peningkatan akses keuangan masyarakat di berbagai lapisan masyarakat.
Sebelumnya berbagai program untuk mendorong Inklusi Keuangan, telah diluncurkan oleh pemerintah dan OJK bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, yaitu Program Laku Pandai (branchless banking), Jaring (pembiayaan kelautan dan perikanan), Simpanan Pelajar (SimPel), Keuangan Mikro, Menabung Saham, dan Edukasi Keuangan bagi berbagai kalangan, termasuk pelajar.
“Dalam waktu dekat kita juga akan meluncurkan Program AKSI yang merupakan program pembiayaan untuk pangan,”tutup Muliaman. (Ima)
