JAKARTA, Stabilitas.id – Di tengah ketidakpastian perekonomian global, Indonesia dan ASEAN menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi di dunia yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi global.
Melihat dari pencapaian tersebut, dibuktikan dengan perekonomian Indonesia yang dapat bertumbuh sebesar 5,3% (yoy) pada 2022 lalu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam Rapat Kerja Teknis PROPAM POLRI 2023, pada Kamis (2/3/23).
“Kalau kita lihat, kinerja ekonomi Indonesia itu tahun 2022 kemarin, dua indikator utama, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sekali, 5,31%, di sisi yang lainnya inflasi cukup terkendali. Inflasi kemarin di angka 5,5%. Dua hal ini yang menjadi nilai lebih kita di mata dunia,” ungkap Susiwijono.
Berbagai leading indicator baik dari sektor riil dan eksternal menunjukkan ekonomi ke depan berada di level yang baik. Dapat dilihat dari nilai IKK yang masih optimis, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang masih dalam level aman.
Namun, karena berbagai risiko seperti ketidakpastian tensi geopolitik, potensi terjadinya extreme weather, tingginya tingkat suku bunga, dan kebijakan fiskal yang relatif sempit, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023.
“Di 2023 kita optimis ekonomi kita akan tetap tangguh di tengah-tengah resiko perlambatan global. Bapak Presiden juga mendorong hilirisasi sumber daya alam, pelarangan ekspor sumber daya alam, surplus Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan, memanfaatkan bonus demografi, digitalisasi. Kemudian ada juga Undang-Undang Cipta Kerja saat ini,” ungkap Sesmenko Susiwijono.
Dengan puncak bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini dan hanya dapat dirasakan satu kali dalam setiap sejarah suatu bangsa, Pemerintah mendorong untuk memanfaatkan kesempatan tersebut agar dapat keluar dari middle income trap dan menjadi negara sejahtera (high income).
“Kita harus menurunkan tingkat kemiskinan dengan berbagai program yang sedang kita jalankan, serta meningkatkan kualitas SDM,” ungkap Sesmenko Susiwijono.
Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah pengendalian inflasi dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi kebijakan 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Inflasi kita kontribusi terbesar dari pangan. Karena itu, temen-temen seluruh K/L dan dari Kepolisian sebagai salah satu yang ada di Tim Pengendalian Inflasi Nasional, bersama-sama dengan Pemda mengontrol pengendalian inflasi sebagai salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi kita,” tutup Sesmenko Susiwijono.***
