KUALA LUMPUR, Stabilitas.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa negara-negara ASEAN dengan kekuatan ekonomi sebesar US$ 3 triliun dan populasi di atas 650 juta memiliki potensi untuk makin bekerjasama erat menjaga dan memperkuat ekonomi regional.
Hal itu ia sampaikan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) di bawah keketuaan Malaysia. Bertempat di kota Kuala Lumpur pada 9-10 April, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa event tersebut digelar dalam suasana dunia penuh ketegangan perang dagang yang meruncing.
Pertemuan tersebut diawali dengan retreat para Menteri Keuangan membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal Liberation Day oleh Presiden Donald Trump ke lebih dari 60 negara mitra dagang yang memiliki surplus atau yang dianggap memanfaatkan pasar Amerika Serikat secara tidak adil.
“Kebijakan Amerika Serikat tersebut meruntuhkan sistem perdagangan dunia berbasis aturan (rule based system) seperti WTO dan Bretton Wood Institutions,” ujar Menkeu Sri Mulyani. Ia menjelaskan, sistem tersebut sebenarnya diciptakan sendiri oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II untuk menciptakan kemajuan ekonomi bersama tetapi justru memicu relokasi manufaktur ke luar Amerika Serikat dan menciptakan pengangguran.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa langkah AS ini memaksa setiap negara untuk melakukan negosiasi bilateral secara langsung dengan Amerika Serikat. Sebagai respon, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengambil langkah retaliasi dengan memberlakukan tarif tandingan, yang kemudian dibalas kembali oleh AS dengan menaikkan tarif dagang hingga 125%.
Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan guncangan besar dalam perekonomian global. Para Menteri Keuangan ASEAN pun sepakat bahwa situasi ini diperkirakan akan menyebabkan perlemahan ekonomi dunia dan tekanan inflasi global yang signifikan.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh Menteri Keuangan negara anggota ASEAN menyampaikan kondisi ekonomi terkini di negara masing-masing akibat kebijakan Presiden Trump. Mereka juga membahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani dan memitigasi risiko yang timbul, serta upaya-upaya negosiasi yang dapat dilakukan dengan Amerika Serikat.
“ASEAN dengan ukuran ekonomi mencapai US$ 3 Triliun dan populasi diatas 650 juta memiliki potensi untuk makin bekerjasama erat menjaga dan memperkuat ekonomi regional,” tegas Sri Mulyani.
Menanggapi situasi global ini, Indonesia terus memperkuat ketahanan ekonominya melalui langkah-langkah deregulasi dan penghapusan hambatan perdagangan serta investasi di dalam negeri. Di samping itu, Indonesia aktif melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan kepentingan bersama dunia.
Langkah ini sejalan dengan mandat konstitusi yang mengharuskan Indonesia untuk turut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Lebih lanjut, Menteri Sri Mulyani menyampaikan bahwa Tim Kabinet Merah Putih telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif dalam menghadapi guncangan ekonomi global yang sedang berlangsung. ***
