Stabilitas.id— Pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun sektor swasta. Langkah ini dirancang sebagai strategi efisiensi untuk memperkuat ketahanan fiskal di tengah tekanan lonjakan harga energi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi biaya mobilitas masyarakat, terutama konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Penghematan yang dihasilkan diestimasi mampu mencapai seperlima dari pengeluaran transportasi rutin.
“Penerapan WFH satu hari dalam lima hari kerja dapat memberikan penghematan signifikan pada konsumsi bahan bakar. Saat ini pemerintah masih menyusun detail teknis pelaksanaannya,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Jumat (20/3/2026).
Implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku setelah periode Idulfitri 2026. Namun, kepastian waktu pelaksanaannya masih akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi geopolitik serta fluktuasi harga minyak dunia.
Airlangga menegaskan bahwa skema ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah level 3%. Selain efisiensi di internal kementerian dan lembaga, pemerintah juga menyiapkan strategi kompensasi dari sisi penerimaan negara.
Beberapa langkah strategis yang disiapkan antara lain:
-
Optimalisasi Komoditas: Meningkatkan produksi batu bara melalui penyesuaian rencana kerja dan meninjau kebijakan pajak ekspor.
-
Transisi Energi: Mempercepat migrasi dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke Tenaga Surya (PLTS) untuk menekan ketergantungan pada minyak impor.
Tugas percepatan transisi energi tersebut kini difokuskan melalui Badan Pengelola Investasi Danantara agar segera terealisasi. Langkah-langkah adaptif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong kemandirian energi di tengah ketidakpastian pasar komoditas global.***
