Stabilitas.id — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kinerja belanja negara yang ekspansif pada awal tahun 2026. Hingga akhir Januari, realisasi belanja negara telah mencapai Rp227 triliun, melonjak signifikan sebesar 25,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa akselerasi belanja ini sengaja dilakukan untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2026, khususnya melalui penguatan konsumsi rumah tangga.
“Percepatan belanja ini adalah bentuk dukungan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Salah satu pendorong utama kenaikan belanja pemerintah pusat adalah program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sepanjang Januari 2026, realisasi program MBG telah menyerap anggaran sebesar Rp19,5 triliun. Angka ini naik drastis dibandingkan posisi Januari 2025 yang baru tercatat senilai Rp45 miliar.
Hingga 21 Februari 2026, cakupan program MBG dilaporkan telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Selain itu, pos bantuan sosial (bansos) juga mencatatkan kenaikan lebih dari dua kali lipat menjadi Rp9,5 triliun. Hal ini dipicu oleh percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I yang dimulai sejak awal tahun.
Di sektor infrastruktur dan ketahanan pangan, pemerintah bergerak cepat dengan mencairkan dana sebesar Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog per 31 Januari 2026. Dana ini ditujukan untuk penyerapan gabah dan beras petani guna menjaga stabilitas harga dan stok pangan nasional.
Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dengan realisasi Rp56,5 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk penyaluran PIP, KIP Kuliah, serta tunjangan profesi guru. Tahun ini, pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru dan revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan anggaran Rp17,6 triliun.
Terkait Transfer ke Daerah (TKD), realisasinya mencapai Rp95,3 triliun. Menariknya, pemerintah memberikan relaksasi syarat penyaluran bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera, termasuk Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kemenkeu telah menyiapkan tambahan alokasi sebesar Rp10,65 triliun yang akan mulai dicairkan bertahap pada akhir Februari ini. ***
