• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Selasa, November 17, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Ekonomi

Realisasi Program P3DN Perlu Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah pusat dan daerah terkait keuntungan program P3DN

by Stella Gracia
26 Januari 2024 - 17:04
21
VIEWS
Realisasi Program P3DN Perlu Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
0
SHARES
21
VIEWS

JAKARTA, Stabilitas.id – Pemerintah semakin serius untuk menggalakkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka mendukung dan menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Langkah strategis ini dinilai dapat mengoptimalkan produktivitas sektor industri, termasuk sektor industri kecil dan menengah (IKM).

“Berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ada kewajiban bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan paling sedikit 40 persen produk/jasa usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Staf Ahli Bidang Penguatan Industri Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito di Yogyakarta, Jumat (26/1).

Warsito menyampaikan, untuk mendukung pelaksanaan amanat UU 6/2023 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif dalam rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Nilai Bobot Perusahaan. “Maksud dari ketentuan ini adalah untuk memperbanyak jumlah Lembaga Verifikasi dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi K/L dan badan usaha lainnya untuk terlibat dalam proses sertifikasi TKDN,” jelasnya.

BERITA TERKAIT

Ketua Umum Perbanas: Fundamental Perbankan Tetap Solid, Siap Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

BTN Salurkan Kredit Program Perumahan untuk UMKM Yogyakarta

YouGov: Pengeluaran Naik, Ubah Cara Masyarakat Indonesia Menabung, Berutang, dan Berinvestasi

Bank Indonesia: Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh Melambat di November 2024

Selain itu, Kemenperin menerbitkan Permenperin No. 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil. Peraturan ini memberikan kemudahan dan penggratisan proses sertifikasi TKDN bagi industri kecil, khususnya yang telah terdaftar di dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). “Sehingga mereka dapat ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan produknya menjadi prioritas untuk dibeli,” imbuhnya.

Menurut Warsito, berbagai kemudahan tersebut berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang tercermin dari meningkatnya jumlah sertifikat TKDN yang diterbitkan Kemenperin, khususnya sertifikasi TKDN yang diinisiasi secara mandiri oleh para pelaku usaha. “Hingga Desember 2023, telah terdapat 11.069 produk dalam negeri yang memiliki TKDN industri kecil, dengan 8.079 sertifikat yang berlaku,” sebutnya.

Lebih lanjut, dukungan pemerintah pusat juga diberikan dalam konteks perpajakan, di antaranya melalui Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Peraturan ini memberikan fasilitas pajak penghasilan (tax allowance) bagi bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu yang memenuhi kriteria dan persyaratan, yang salah satunya adalah syarat kandungan lokal tinggi.

Terdapat pula regulasi Peraturan Menteri Keuangan(PMK) No. 76 Taun 2012 tentang Perubahan atas PMK No. 176 Tahun 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. “Melalui ketentuan ini, diberikan penambahan insentif pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka penanaman modal selama dua tahun untuk investor yang menggunakan mesin produksi dalam negeri paling sedikit 30% dari total nilai mesin yang akan digunakan,” papar Warsito.

Melalui beleid-beleid tersebut, Warsito berharap seluruh pemerintah daerah turut berperan menyosialisasikan berbagai kemudahan atau fasilitasyang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku industri dalam negeri. Misalnya, sosialisasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan IV Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (25/1).

“Salah satu provinsi yang menjadi role model adalah DIY, karena yang kita rasakan implementasi P3DN provinsi tersebut adalah salah satu yang tercepat di Indonesia,” ungkapnya.Dalam rapat koordinasi ini, Warsito menuturkan banyak catatan positif yang didapat dari kebijakan Gubernur DIY terhadap peraturan-peraturan yang selama ini sudah diterbitkan.

“Memang diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah termasuk dalam implementasi program P3DN. Kolaborasi kebijakan pemerintah ini menjadi suatu keniscayaan sehingga penggunaan produk dalam negeri dapat diimplementasikan dengan baik,” tandasnya.

Perlu diketahui, Pemerintah DIY telah mengimplementasikan P3DN melalui Instruksi Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah. Pemda DIY telah mengimplementasikan P3DN sebesar Rp1,5 triliun atau sekira 77,45 persen, kemdudian pelaksanaan business matching produk dalam negeri, serta memperkuat kinerja e-Katalog lokal DIY yang melibatkan 16.662 produk barang/jasa lokal dari 806 penyedia barang/ jasa.

Selain itu, Pemda DIY juga melaksanakan monitoring dan evaluasi P3DN dan menginisiasi gerakan Bangga Buatan Jogja. “Kami terus berupaya mendorong pemanfaatan produk lokal. Selain itu, produk lokal juga merupakan program dari pusat untuk daerah. Anggaran penggunaan produk lokal juga diharuskan minimal 40 persen untuk memenuhi belanja barang dan jasa dan sebagainya,” tutur Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.***

Tags: EkonomiGernas BBIProgram P3DN
 
 
 
 
 
Previous Post

Bluebird Kurangi 27.000 Ton Emisi Karbon melalui Visi Keberlanjutan 50:30

Next Post

Tiga Tahun Transformasi, BNI Hasilkan ROE Solid dan Berkualitas

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 13:11

BTN mendorong inovasi desain rumah tumbuh dan hunian mikro bernuansa budaya lokal di Bali melalui program BTN Housingpreneur Batch 3....

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 12:57

Bank Mandiri menggelar Mandiri Lelang 2026 yang menawarkan aset agunan properti hingga kendaraan dengan fasilitas KPR bunga mulai 2,7 persen....

APBN Cetak Surplus Keseimbangan Primer Rp114,8 Triliun

APBN Cetak Surplus Keseimbangan Primer Rp114,8 Triliun

by Sandy Romualdus
14 November 2026 - 00:05

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan pendapatan negara capai Rp2.618 triliun dengan defisit APBN terkendali pada level 1,47 persen terhadap PDB....

Sejarah Uang

Stimulus Akhir Tahun, Pekerja Gaji di Bawah UMP Bakal Terima BSU Rp900.000

by Stella Gracia
13 November 2026 - 10:40

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000 akan ditransfer langsung ke rekening penerima. Stabilitas.id...

Harga Jual Rumah Stabil dan Tarif Sewa Naik, Pinhome Soroti Perlambatan Transaksi Kuartal III 2026

Harga Jual Rumah Stabil dan Tarif Sewa Naik, Pinhome Soroti Perlambatan Transaksi Kuartal III 2026

by Stella Gracia
10 November 2026 - 12:38

Riset Pinhome Q3 2026 catat harga rumah stabil dan sewa naik di tengah perlambatan kecepatan transaksi; kabut asap tekan Pontianak...

Survei BI: Kenaikan Harga Bahan Baku Bakal Dongkrak Inflasi Ritel Per Juni 2026

Penjualan Eceran Pulih Tumbuh 1,0 Persen, BI Soroti Potensi Kenaikan Harga Akhir Tahun

by Stella Gracia
10 November 2026 - 12:34

Survei BI memproyeksikan penjualan eceran Oktober 2026 naik 1,0% yoy ke level 221,8 didorong bahan bakar dan makanan; ekspektasi harga...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ajaib Sekuritas Soroti Rebalancing MSCI: Potensi Outflow Rp2,77 Triliun Bayangi Gerak IHSG

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Bitcoin Masih Wait and See, CEO Tokocrypto Peringatkan Dua Sinyal Pasar

Luluskan 700 Mahasiswa, BCA Dorong Alumni Beasiswa Bakti Berdayakan UMKM

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BI Gelontorkan Likuiditas Rp149,3 Triliun untuk Perkuat Kredit UMKM dan Perumahan

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

BNI Perluas Edukasi Literasi Keuangan Siswa Sekolah Rakyat di Belasan Daerah

APBN Cetak Surplus Keseimbangan Primer Rp114,8 Triliun

FTSE Russell Pertahankan Status Pasar Modal Indonesia di Secondary Emerging Market

OJK Serahkan Dua Tersangka Pidana BPRS Khasanah Ummat ke Kejari Banyumas

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
Tiga Tahun Transformasi, BNI Hasilkan ROE Solid dan Berkualitas

Tiga Tahun Transformasi, BNI Hasilkan ROE Solid dan Berkualitas

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance