JAKARTA, Stabilitas.id – Pemerintah semakin serius untuk menggalakkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka mendukung dan menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Langkah strategis ini dinilai dapat mengoptimalkan produktivitas sektor industri, termasuk sektor industri kecil dan menengah (IKM).
“Berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ada kewajiban bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan paling sedikit 40 persen produk/jasa usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Staf Ahli Bidang Penguatan Industri Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito di Yogyakarta, Jumat (26/1).
Warsito menyampaikan, untuk mendukung pelaksanaan amanat UU 6/2023 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif dalam rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Nilai Bobot Perusahaan. “Maksud dari ketentuan ini adalah untuk memperbanyak jumlah Lembaga Verifikasi dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi K/L dan badan usaha lainnya untuk terlibat dalam proses sertifikasi TKDN,” jelasnya.
Selain itu, Kemenperin menerbitkan Permenperin No. 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil. Peraturan ini memberikan kemudahan dan penggratisan proses sertifikasi TKDN bagi industri kecil, khususnya yang telah terdaftar di dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). “Sehingga mereka dapat ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan produknya menjadi prioritas untuk dibeli,” imbuhnya.
Menurut Warsito, berbagai kemudahan tersebut berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang tercermin dari meningkatnya jumlah sertifikat TKDN yang diterbitkan Kemenperin, khususnya sertifikasi TKDN yang diinisiasi secara mandiri oleh para pelaku usaha. “Hingga Desember 2023, telah terdapat 11.069 produk dalam negeri yang memiliki TKDN industri kecil, dengan 8.079 sertifikat yang berlaku,” sebutnya.
Lebih lanjut, dukungan pemerintah pusat juga diberikan dalam konteks perpajakan, di antaranya melalui Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Peraturan ini memberikan fasilitas pajak penghasilan (tax allowance) bagi bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu yang memenuhi kriteria dan persyaratan, yang salah satunya adalah syarat kandungan lokal tinggi.
Terdapat pula regulasi Peraturan Menteri Keuangan(PMK) No. 76 Taun 2012 tentang Perubahan atas PMK No. 176 Tahun 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. “Melalui ketentuan ini, diberikan penambahan insentif pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka penanaman modal selama dua tahun untuk investor yang menggunakan mesin produksi dalam negeri paling sedikit 30% dari total nilai mesin yang akan digunakan,” papar Warsito.
Melalui beleid-beleid tersebut, Warsito berharap seluruh pemerintah daerah turut berperan menyosialisasikan berbagai kemudahan atau fasilitasyang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku industri dalam negeri. Misalnya, sosialisasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan IV Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (25/1).
“Salah satu provinsi yang menjadi role model adalah DIY, karena yang kita rasakan implementasi P3DN provinsi tersebut adalah salah satu yang tercepat di Indonesia,” ungkapnya.Dalam rapat koordinasi ini, Warsito menuturkan banyak catatan positif yang didapat dari kebijakan Gubernur DIY terhadap peraturan-peraturan yang selama ini sudah diterbitkan.
“Memang diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah termasuk dalam implementasi program P3DN. Kolaborasi kebijakan pemerintah ini menjadi suatu keniscayaan sehingga penggunaan produk dalam negeri dapat diimplementasikan dengan baik,” tandasnya.
Perlu diketahui, Pemerintah DIY telah mengimplementasikan P3DN melalui Instruksi Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah. Pemda DIY telah mengimplementasikan P3DN sebesar Rp1,5 triliun atau sekira 77,45 persen, kemdudian pelaksanaan business matching produk dalam negeri, serta memperkuat kinerja e-Katalog lokal DIY yang melibatkan 16.662 produk barang/jasa lokal dari 806 penyedia barang/ jasa.
Selain itu, Pemda DIY juga melaksanakan monitoring dan evaluasi P3DN dan menginisiasi gerakan Bangga Buatan Jogja. “Kami terus berupaya mendorong pemanfaatan produk lokal. Selain itu, produk lokal juga merupakan program dari pusat untuk daerah. Anggaran penggunaan produk lokal juga diharuskan minimal 40 persen untuk memenuhi belanja barang dan jasa dan sebagainya,” tutur Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.***
