Stabilitas.id — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin (15/12) untuk memperkuat arah kebijakan, struktur tata kelola, serta kesiapan Perseroan menghadapi tahun buku 2026. Rapat ini menjadi bagian dari penyesuaian terhadap dinamika regulasi sekaligus penguatan fondasi transformasi jangka menengah BNI.
RUPSLB yang diselenggarakan secara daring tersebut dipimpin Komisaris Utama BNI Omar Sjawaldy Anwar dan dihadiri jajaran Dewan Komisaris serta Direksi, termasuk Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan.
Putrama menegaskan, seluruh keputusan yang diambil dalam RUPSLB merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola Perseroan tetap selaras dengan perubahan regulasi serta mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan.
“RUPSLB ini memastikan seluruh aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan mendukung kesiapan operasional Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis tahun mendatang,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis.
Pada agenda pertama, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025. Perubahan ini merupakan tindak lanjut atas permintaan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025.
Agenda kedua RUPSLB menyetujui pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat proses perencanaan sekaligus memastikan kesiapan operasional Perseroan memasuki tahun buku berikutnya.
Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator serta penguatan perencanaan keberlanjutan operasional BNI.
Pada agenda terakhir, RUPSLB mengukuhkan pemberhentian Suminto sebagai anggota Dewan Komisaris BNI seiring penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025.
“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini,” kata Putrama.
Seiring pemberhentian tersebut, RUPSLB menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Suminto. Saat ini, Febrio menjabat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.
Kinerja Keuangan Tetap Solid
Di sisi kinerja, BNI menutup kuartal III 2025 dengan capaian yang solid di tengah dinamika ekonomi global, ditopang penguatan fundamental, efisiensi pendanaan, serta transformasi digital berkelanjutan.
Hingga akhir September 2025, penyaluran kredit BNI mencapai Rp812 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan (YoY) dengan pertumbuhan yang lebih seimbang di seluruh segmen bisnis. Kredit korporasi tumbuh 12,4% YoY menjadi Rp451 triliun, segmen menengah meningkat 14,3% YoY menjadi Rp120 triliun, dan UMKM non-KUR naik 13,9% YoY menjadi Rp46 triliun.
Segmen konsumer juga mencatat pertumbuhan 9,6% YoY menjadi Rp150,2 triliun, didorong peningkatan permintaan KPR, personal loan, dan kartu kredit. Pada level grup, kredit usaha anak perusahaan tumbuh 15,3% YoY menjadi Rp17,4 triliun.
Dari sisi pendanaan, dana murah (CASA) tumbuh 13,3% YoY menjadi Rp613,4 triliun, ditopang pertumbuhan Giro 14,0% YoY dan Tabungan 12,6% YoY. Sementara deposito meningkat 40,4% YoY menjadi Rp320,9 triliun, termasuk faktor injeksi likuiditas dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan. Secara keseluruhan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI tumbuh 21,4% YoY menjadi Rp934,3 triliun.
Transformasi digital tetap menjadi motor pertumbuhan. Aplikasi wondr by BNI mencatat 10,5 juta pengguna dengan 866 juta transaksi senilai Rp783 triliun. Sementara platform BNIdirect pada segmen wholesale banking membukukan nilai transaksi Rp8.080 triliun, tumbuh 26,7% YoY dengan volume lebih dari satu miliar transaksi.
“Kami optimistis penguatan tata kelola dan transformasi berkelanjutan ini akan semakin memperkokoh posisi BNI sebagai bank yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutup Putrama.
Dengan penguatan tata kelola melalui RUPSLB serta kinerja keuangan yang tetap solid, BNI menegaskan kesiapan Perseroan menghadapi tantangan bisnis 2026. Penyesuaian struktur dan kebijakan ini diharapkan menjaga kesinambungan pertumbuhan sekaligus memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan di tengah dinamika industri perbankan nasional dan global. ***
