Stabilitas.id – Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi penopang utama ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global dan tuntutan transisi energi. Pemerintah didorong untuk segera menghentikan tren penurunan produksi migas agar pasokan energi tetap terjaga pada 2026, sekaligus menopang target pembangunan jangka panjang dan agenda dekarbonisasi nasional.
Isu tersebut mengemuka dalam EITS Discussion Series VII 2025: “Pemantik Bisnis Sektor ESDM 2026, Dari Hilirisasi Hingga Transisi”, yang digelar di Jakarta, Senin (15/12). Forum ini menegaskan bahwa ketahanan energi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keseimbangan antara optimalisasi produksi migas dan percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolin Wahjong menilai ketahanan energi menjadi isu krusial bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama di tengah lonjakan permintaan energi domestik dan dinamika geopolitik global. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif untuk menghentikan tren penurunan produksi migas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.
“Kita harus menghentikan penurunan produksi dan meningkatkan produksi selama era transisi energi, sambil tetap menargetkan net zero emission pada 2060,” ujar Marjolin.
Ia memaparkan, proyeksi permintaan energi nasional hingga 2050 menunjukkan tren meningkat signifikan. Permintaan gas diperkirakan melonjak hingga empat kali lipat, sementara minyak berpotensi naik dua kali lipat. Namun, di sisi lain, produksi migas nasional justru terus menurun. Kondisi ini, menurut Marjolin, berisiko memperlebar kesenjangan pasokan energi jika tidak direspons dengan kebijakan yang pro-investasi.
Dalam perspektif investor, IPA menekankan pentingnya contract sanctity dan kepastian hukum sebagai fondasi utama iklim investasi hulu migas. Industri ini dikenal berkarakter high risk, high capital, dan high technology, dengan siklus proyek yang dapat melampaui 30 tahun. Karena itu, stabilitas regulasi dan fiskal dinilai menjadi faktor kunci daya saing Indonesia di tingkat global.
“Percepatan eksplorasi, kemudahan perizinan, serta revisi Undang-Undang Migas menjadi langkah penting untuk memperkuat iklim investasi jangka panjang,” katanya.
Marjolin juga menegaskan bahwa transisi energi tetap harus berjalan, namun prioritas utama pemerintah adalah memastikan ketahanan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat. Ia meyakini, dengan kebijakan yang tepat, industri migas justru dapat berkontribusi pada pencapaian target Net Zero Emission 2060, antara lain melalui penerapan teknologi carbon capture and storage (CCS) sekaligus menekan ketergantungan impor energi.
Dari sisi pemerintah, Tenaga Ahli Kepala SKK Migas Muhammad Kemal menegaskan bahwa optimalisasi lifting migas nasional menjadi prioritas strategis untuk menjaga pasokan energi, menekan impor, dan menopang penerimaan negara. Ia menilai dinamika global saat ini menunjukkan pergeseran fokus dari ambisi keberlanjutan semata menuju isu keamanan dan keterjangkauan energi.
“Risiko underinvestment di sektor migas berpotensi memicu ketidakseimbangan pasokan dan tekanan harga energi. Karena itu, penguatan produksi domestik menjadi langkah krusial agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal,” ujar Kemal.
Berdasarkan data SKK Migas hingga November 2025, kinerja produksi hulu migas relatif terjaga dengan penurunan produksi setara minyak nasional hanya sekitar 0,1% secara tahunan. Capaian ini ditopang peningkatan aktivitas eksplorasi dan pengembangan, termasuk kenaikan investasi eksplorasi sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya serta tambahan produksi dari sumur-sumur baru hasil plan of development (POD).
Kemal menekankan pentingnya menjaga reserve replacement ratio (RRR) di atas 100% guna menjamin keberlanjutan produksi jangka panjang. Sejak 2018, RRR nasional konsisten melampaui target, didorong persetujuan POD strategis dan percepatan proyek hulu migas.
Untuk 2026, pemerintah menargetkan lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas sekitar 5.500 juta kaki kubik per hari, dengan dukungan investasi hulu migas lebih dari US$22 miliar. Menurut Kemal, pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, SKK Migas, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Di sisi transisi energi, Manager New and Renewable Energy Pertamina NRE Chandra Asmara menilai gas alam masih memainkan peran penting sebagai energi jembatan menuju sistem energi rendah karbon. Gas dinilai mampu menjadi solusi pragmatis di tengah keterbatasan EBT yang belum sepenuhnya andal menopang kebutuhan listrik nasional.
“Pembangkit listrik berbasis gas, khususnya combined cycle gas turbine (CCGT), menghasilkan emisi sekitar 350–550 gram CO₂ per kilowatt jam, atau 50–70% lebih rendah dibandingkan PLTU batu bara,” ujarnya.
Selain emisi yang lebih rendah, gas juga unggul dari sisi fleksibilitas operasional. Kemampuan fast ramping pembangkit gas dinilai krusial untuk menjaga stabilitas jaringan listrik, terutama ketika pasokan listrik dari surya dan angin berfluktuasi. Pertamina NRE pun mengembangkan portofolio gas to power, termasuk proyek Jawa Satu Power berkapasitas 1.760 MW yang terintegrasi dengan fasilitas FSRU di Jawa Barat.
Meski demikian, Chandra mengingatkan risiko ketergantungan jangka panjang terhadap gas jika tidak diimbangi kebijakan dekarbonisasi yang jelas. Ia menekankan pentingnya adopsi teknologi CCUS, hidrogen biru, dan biometana agar gas benar-benar berfungsi sebagai energi transisi.
Komitmen percepatan EBT juga ditegaskan pemerintah. Mewakili Dirjen EBTKE, M. Wahyu Jasa Diputra menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi EBT sangat besar, mencapai sekitar 3.687 gigawatt, dengan dominasi surya, hidro, angin, dan panas bumi. Hingga Semester I 2025, bauran EBT nasional telah mencapai sekitar 16%, meningkat 1,35% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tambahan kapasitas terpasang sekitar 1,15 GW.
Ke depan, pemerintah menargetkan investasi EBT hingga 2034 mencapai lebih dari Rp1.600 triliun, dengan potensi penciptaan sekitar 760 ribu lapangan kerja hijau dan penurunan emisi hingga 129 juta ton CO₂.
Sementara itu, Koordinator Eksploitasi Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Maruf Afandi mengungkapkan konsumsi minyak Indonesia telah mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, jauh melampaui produksi yang berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Untuk menahan defisit energi, pemerintah mendorong eksplorasi masif dengan membuka lebih dari 75 blok migas potensial, mereaktivasi sekitar 4.500 sumur idle, serta mengoptimalkan lapangan eksisting melalui teknologi enhanced oil recovery (EOR).
Dalam perspektif kebijakan jangka panjang, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dina Nurul Fitriah menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) menjadi landasan baru arah pembangunan energi Indonesia. Regulasi ini menargetkan bauran EBT 70–72% pada 2060, dengan pasokan energi primer 665–775 juta ton setara minyak (TOE).
“Keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada kepastian regulasi, dukungan pembiayaan, dan kolaborasi pemerintah, BUMN, serta swasta agar ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan target dekarbonisasi dapat berjalan seimbang,” ujarnya. ***
