Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberikan restu atas penggabungan usaha (merger) PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Mlatiindah ke dalam PT BPR Artha Mertoyudan. Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar otoritas dalam memperkuat struktur permodalan dan ketahanan industri BPR nasional.
Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-25/D.03/2026 tertanggal 13 Maret 2026. Keputusan ini merupakan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyatakan bahwa konsolidasi ini adalah langkah strategis untuk menciptakan industri BPR yang lebih sehat, efisien, dan memiliki daya saing tinggi di tengah dinamika pasar yang kian kompetitif.
BERITA TERKAIT
“Penggabungan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat industri BPR agar semakin tangguh. Dengan permodalan yang lebih kuat, BPR diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan serta memperluas kontribusi pembiayaan bagi sektor UMKM,” ujar Hidayat dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).
Timeline Integrasi
Proses penyerahan surat keputusan dilakukan di dua wilayah operasional, yakni di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta pada 26 Maret 2026 dan Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah pada 1 April 2026.
Melalui penggabungan ini, PT BPR Artha Mertoyudan selaku entitas yang menerima penggabungan (surviving entity) diproyeksikan memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih besar. Fokus utama pasca-merger mencakup peningkatan efisiensi operasional serta penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Pengawasan Pasca-Merger
Hidayat menegaskan bahwa OJK akan tetap mengawal proses integrasi kedua bank tersebut guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi.
“Kami akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan pasca-penggabungan. Prinsip kehati-hatian dan aspek perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.
Langkah konsolidasi ini diharapkan menjadi sinyal positif bagi industri perbankan daerah. OJK optimistis bahwa dengan struktur yang lebih kokoh, BPR akan lebih lincah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.***

















