Jakarta – Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai piutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai bukan piutang negara, Menteri BUMN Dahlan Iskan memerintahkan kepada direksi perbankan BUMN merumuskan aturan internal dalam kurun waktu satu bulan. Dimana, Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) menjadi koordinator.
"Supaya antar bank BUMN tidak punya kebijakan sendiri-sendiri, saling sepakat," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/10).
Namun, menurut Dahlan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang kendali atas kebijakan yang diambil direksi perbankan. "Keputusan bersama memang tidak boleh, karena korporasi harus tunduk pada RUPS. Akan tetapi, seperti kesepakatan masa berlaku, bunyi bersama, bisa dirumuskan dalam aturan internal," ungkapnya.
BERITA TERKAIT
Dahlan mengungkapkan rumusan aturan internal menghindari aji mumpung (moral hazard) atas keputusan MK mengenai piutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai bukan piutang negara. "saya beri waktu satu bulan untuk merumuskan aturan internal yang dibuat, agar tidak sampai terjadi moral hazard. Misalnya, prosedur untuk menghapus pitung harus begini, harus dikaji, memenuhi syarat, dan memenuhi dokumen pendukung," terangnya.
Ia mengatakan Kementerian tidak akan menerbitkan petunjuk pelaksana (jutlak). Pasalnya, kebijakan tersebut menjadi urusan korporasi.
Di sisi lain, Dahlan menuturkan sebagian direksi perbankan mengaku khawatir akan implementasi dari keputusan MK. Perbedaan persepsi menimbulkan konflik. "Keputusan ini tidak multi tafsir, jelas, dan gamblang," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Hakim MK Akil Mochtar menegaskan perbankan BUMN untuk melaksanakan keputusan. Dimana, perbankan BUMN mengacu pada Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas (PT). "Tidak perlu Peraturan Pemerintah (PP), kita hapus kewenangan berdasar UU, yang jelas bahwa penyelesaian hutang bank-bank BUMN dulu di Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), sekarang tidak," jelasnya.
Akil menjelaskan bank BUMN memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan hutang. "Bisa diselesaikan sendiri, karena bank-bank BUMN tunduk pada UU perseroan terbatas. Tidak lagi tunduk UU bumn atau keuangan negara," paparnya.

















