Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melayani 168 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia. Layanan ini khusus untuk menyalurkan dana pembangunan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh 168 KPPN tersebut.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana APBN ini dilakukan BNI dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (26/12/2012). Perjanjian ini ditandatangani oleh Direktur Enterprise & Risk Management BNI Sutanto dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto. Perjanjian ini dilakukan Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Tahun 2013 antara Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Bank Umum yang Ditunjuk sebagai Bank Operasional I Pusat.
BERITA TERKAIT
Dengan demikian, BNI menjadi bagian dari perbankan nasional yang akan mendistribusikan dana APBN 2013 yang mencapai Rp 1.683 triliun. Informasi Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa setidaknya 78 persen dari nilai APBN 2013 akan didistribusikan melalui SPAN oleh bank-bank umum, termasuk salah satunya adalah BNI.
Untuk layanan ini, BNI tidak membebani biaya apapun untuk setiap transaksi pencairan dana APBN tersebut. Selain itu, BNI juga mengupayakan agar pencairan dana APBN dapat dilakukan secepat mungkin. Dengan memberikan layanan pendistribusian dana APBN 2013 ini, BNI mengharapkan akan tercipta pintu-pintu masuk kea rah peningkatan cross selling produk-produk BNI lainnya.

















