LPS pastikan kesiapan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi pada 2027 guna meningkatkan perlindungan dan kepercayaan nasabah.
Stabilitas.id – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan kesiapan institusinya dalam menjalankan program penjaminan polis asuransi yang akan dimulai pada tahun 2027.
Anggota Dewan Komisioner LPS Ferdinand Dwikoraja Purba menyampaikan komitmen tersebut di sela Pertemuan Regulator Asuransi ASEAN (AIRM) ke-29 dan Pertemuan Dewan Asuransi ASEAN (AIC) ke-52 di Bali, Rabu (18/11/2026).
Ferdinand menilai sistem penjaminan sektor perbankan dan asuransi di Indonesia saat ini merupakan salah satu yang cukup maju di tingkat regional. Kemajuan ini lahir dari tingginya komitmen pemerintah dalam membangun jaring pengaman sistem keuangan yang kuat.
BERITA TERKAIT
“Kita sudah punya perjalanan panjang bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan, antara lain juga didirikannya LPS,” kata Ferdinand.
LPS terus berkolaborasi secara intensif bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan untuk mempersiapkan operasional program baru tersebut. Ferdinand meyakini pelindungan terhadap pemegang polis memegang peranan krusial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. Sinergi ketiga lembaga ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan mandat pelindungan nasabah di sektor keuangan.
“Kami sangat siap menjalankan mandat baru kami di bidang penjaminan polis asuransi. Itu berkat kerja sama yang sangat baik, sangat positif dengan OJK dan Kementerian Keuangan,” ujar Ferdinand.
Ferdinand menambahkan kolaborasi lintas otoritas ini juga mencakup tahapan penyusunan berbagai regulasi penting. Aturan-aturan turunan ini akan menjadi landasan hukum yang kokoh bagi pelaksanaan program penjaminan polis asuransi di Indonesia. Kehadiran program ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas jangka panjang dan memberi rasa aman bagi seluruh nasabah asuransi.
Sebelumnya, LPS dan OJK telah memperkuat koordinasi kelembagaan guna mempersiapkan Program Penjaminan Polis Asuransi dengan menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan Dokumen di The Westin Resort Nusa Dua, Bali pada Selasa, 17 November 2026.
Juklak ini menjadi landasan operasional bagi LPS dan OJK dalam mengatur mekanisme pertukaran data secara terstruktur.
Ferdinan menyatakan kelengkapan dan akurasi data polis menjadi tantangan sekaligus prasyarat utama penyelenggaraan program ini. LPS sangat membutuhkan dukungan data dari OJK sebagai otoritas pengawas untuk menjalankan mandat penjaminan polis sesuai ketentuan perundangan.
“Data polis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu merupakan prasyarat utama agar Program Penjaminan Polis dapat berjalan secara efektif,” tegas Ferdinan merujuk pada kebutuhan mendasar pelaksanaan resolusi perusahaan asuransi.
Juklak ini secara detail mengatur penunjukan focal point dan liaison officer pada masing-masing lembaga. Aturan tersebut merinci tata cara penyampaian permintaan data serta batas waktu pemenuhan informasi. Waktu penyampaian ini menyesuaikan dengan jenis kebutuhan teknis dan tahapan penanganan perusahaan asuransi.
Lingkup Pertukaran Data
Ruang lingkup pertukaran informasi mencakup seluruh tahapan penanganan industri asuransi. Pertukaran bermula dari tahap persiapan kepesertaan, pemantauan kondisi keuangan, hingga penanganan entitas dalam status penyehatan. LPS dan OJK juga bertukar data saat perusahaan masuk tahap resolusi hingga proses likuidasi akibat pencabutan izin usaha.
Informasi teknis yang saling dibagikan meliputi profil kondisi keuangan perusahaan, laporan aktuaria, serta rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC). Kedua otoritas juga membagikan informasi hasil pengawasan guna mendukung analisis uji tuntas dan penjajakan calon investor baru.
Ferdinan menjamin pertukaran data ini tidak akan melanggar kerahasiaan informasi perusahaan maupun privasi pemegang polis. LPS menerapkan tata kelola sistem keamanan teknologi informasi yang ketat dengan berbekal pengalaman panjang mengelola data program penjaminan simpanan perbankan.
Penguatan kerja sama ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU P2SK). LPS menargetkan sinergi ini mampu mempercepat penyelesaian prioritas persiapan mulai dari aspek regulasi, sumber daya manusia, hingga sistem informasi.
Sinergi dua otoritas bertujuan menjaga kesinambungan pelindungan bagi pemegang polis dan tertanggung. Ketersediaan data yang terintegrasi akan sangat mendukung optimalisasi penanganan perusahaan asuransi bermasalah. Resolusi yang efektif dan cepat pada akhirnya akan mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. ***

















