Jakarta – PT Pos Indonesia (Persero) menyatakan kesiapan untuk meningkatkan penetrasi transaksi keuangan hingga wilayah terpencil yang belum tersentuh industri perbankan. Untuk mewujudkan hal itu, bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Taspen (Persero) beraliansi mendirikan bank joint venture.
Kehadiran bank joint veture ini diharapkan mampu mendekatkan masyarakat pada perbankan, mengingat hingga kini, menurut Bank Dunia, sebanyak 46 persen penduduk Indonesia belum tersentuh akses layanan finansial.
BERITA TERKAIT
"Diharapkan dengan bank joint venture ini masyarakat kita bisa mendapat layanan jasa keuangan secara optimal hingga pelosok daerah," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana di Jakarta, Kamis (31/1).
Dia menyebutkan, saat ini Pos Indonesia memilki 3.702 kantor online dri 3.800 kantor cabang yang tersebar di seluruh Tanah Air. Selain itu juga terdapat 1.380 agen pos di Indonesia yang juga tersambung secara online.
Berbekal jaringan yang luas mentrastransformasikan Pos Indonesia dari Postel Company ke Network Company. Agar tranformasi tersebut berdaya guna, Ketut menegaskan pentinya Pos Indonesia membangun kemitraan. "Kuncinya kemitraan dengan memanfaatkan jaringan virtual untuk pembayaran tagihan telepon, listrik, e-comerce, dll," kata dia.
Dengan berkembangnya kemitraan melalui aliansi pembentukan bank bersama Bank Mandiri (melalui anak usahanya Bank Sinar Harapan Bali), memungkinkan akses masyarakat di wilayah rural untuk menabung dan menarik kredit di kantor pos terdekat.
"Nanti bank joint venture hadir di setiap kantor pos. Pensiunan bisa menarik kredit via kantor pos, dan layanan keuangan lain yang mendukung sektor mikro," ungkap Ketut.
Dampaknya, transaksi binsis melalui kantor pos menjadi meningkat. Maka dari itu, lanjut Ketut, pihaknya akan terus meningkatkan kapasitas jaringan dengan terus memperbaiki kualitas teknologi informasi terkait jasa keuangan. "Khususya kecepatan akses dan sistem keamanannya," kata Ketut.
Dia mengakui, kendati Bank Mandiri yang bakal berperan mayoritas dalam kepemilikan saham, namun pihaknya tetap berkomitmen secara bersama-sama untuk menjalankan bank joint venture ini.
"Mungkin untuk sementara ini tanpa cash outflow. Namun kalau nanti perlu cash outflow, kita akan penuhi itu. Apakah nanti melalui pinjaman atau obligasi, kita kaji semuanya. Sejauh ini kan tidak memungkinka pendanaan melalui equity (PNM), makanya kalau ada kemitraan, kita akan ambil. Saat ini utang kita di bawah Rp100 miliar," ugkap Ketut.
Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini juga menegaskan, rendahnya akses kredit oleh masyarakat juga juga sepadan dengan kepemilikan rekening di bank, antara lain jika dihitung per 1000 penduduk, baru sekira 505 yang memilki rekening. Angka ini menurut dia lebih rendah dari negara tetangga di kawasan.
"Maka kita ingin tingkatkan akses UMKM dengan mendirikan bank joint venture. Ini komitmen BUMN dalam mensukseskan program financial inclusion, yang nantinya menunjang pertmubuhan ekonomi," kata Zulkifli.
Secara prinsip, lanjut dia, bentuk aliansi tersebut dengan mengoptimalkan anak usaha Bank Mandiri, yakni Bank Sinar Harapan Bali, yang memang sejauh ini tela berkonsentrasi di sektor mikro.
Dia menjelaskan, dalam melakukan bisnis, bank join venture ini akan memanfaatkan jaringan bank mandiri yang sudah terbukti dengan praktek GCG yang ketat, kemudian dapat memanfaatkan basis nasabah Taspen yang melingkup PNS dan pensiunan, dan tentunya kemudahan akses jaringan yang luas, kecepatan proses yang ada pada Pos Indonesia.
"Ini sangat membantu kita untuk fokus pada layanan yang relatif sederhana sehng bisa memenuhi keinginan nasabah mikro. Inilah upaya kita mewujudkan financial inclusion," katanya.
Sementara Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, Bambang Brojonegoro mengatakan, sejauh ini praktik financia inclusion masih dialkukan secara individu dan institusi. Ke depan, Kemenkeu, BI, dan OJK yang akan menjadi leadernya. "Karena manfaatnya besar, yakni pertumbuhan yang inklusif – berkulitas dan berkeadilan," kata Bambang.
Meurut dia, bank joint venture ini sejatinya merupakan hibrid banking, atau gabungan antara internet banking dengan bantuan Pos Indonesia. Dan menurut Bambang, model hibrid banking ini bakal menjadi yang terbaik untuk negara dengan kondisi geografis yang kompleks, seperti Indonesia.
"Jadi ke depan mungkin PT Pos tidak hanya dikenal sebagai kantor pos, tetapi juga sebagai lembaga keuangan. Di negara lain sudah berlaku begitun," kata Bambang.
Namun Bambang mengingatkan pentingnya koordnasi dan harmonisasi lintas otoritas dan regulator. Dia meminta Kementrian BUMN agar mengkordinasikan harmonisasi perundang-undangan yang mengatur keuangan dan telekomunikasi. "Biar masyarakat atau nasabah tidak kaget kalau nanti operator telekomunikasi menawarkan transaksi keuangan."

















