Jakarta – Kondisi perekonomian di DKI Jakarta yang cukup kondusif dengan porsi pertumbuhan yang terjaga di level 6,5 persen (year on year) diyakini menjadi modal berharga bagi pelaku dunia usaha yang menggantungkan bisnisnya di kawasan ini. Hal tersebut masih ditopang dengan kuatnya daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat sehingga diperkirakan aktivitas perekonomian masih akan tetap berjalan lancar, meski di level internasional sedang terjadi krisis berkepanjangan.
“Tahun lalu konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta mampu tumbuh 6,5 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya, 6,2 persen. Tidak hanya (konsumsi) rumah tangga, belanja pemerintah juga terjaga dengan baik. Ini dipengaruhi oleh tingkat penghasilan dan kuatnya daya beli masyarakat Jakarta,” ujar Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI), Eko Budiwiyono, di Jakarta, Kamis (27/6).
Berbagai data positif tersebut dapat menjadi fondasi yang sangat kuat bagi pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), untuk bersaing dengan pelaku usaha dari luar daerah. Semangat berbenah dan meningkatkan daya saing juga kian penting seiring akan diterapkannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015.
BERITA TERKAIT
“Kami percaya dan yakin sepenuhnya dengan segala modal positif yang kita miliki ini. Pelaku UMKM bakal mampu bersaing dengan pemain-pemain regional yang akan datang sejalan dengan penerapan MEA. Mengenai adanya kekurangan dan masih ada hal-hal yang perlu dibenahi, itu tugas semua pihak. Tugas kita semua untuk ikut berperan dan mendukung penuh mereka,” tutur Eko.
Sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD), Bank DKI ikut bertanggung jawab dalam hal peningkatan ekonomi daerah, salah satunya melalui penguatan sektor UMKM, terutama menjelang penerapan MEA, yaitu para pelaku usaha domestik dituntut mampu bertahan, bahkan harus memenangkan pasar di tengah serbuan produk luar negeri.
Terkait hal tersebut, Bank DKI berinisiatif untuk menggelar Seminar Nasional dengan tema ”Kesiapan UMKM DKI Jakarta dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” yang diselenggarakan pada Kamis (27/6) di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Selain penyampaian materi dari Bank DKI yang dipaparkan oleh Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono, seminar juga diisi oleh Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta, Halim Alamsyah. Adapun keynote speech disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Selain itu, panelis yang dihadirkan meliputi Asisten Perekonomian & Administrasi DKI Jakarta Hasan Basri Saleh, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani, Sekretaris ISEI Jakarta Aviliani, Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak John Hutagaol, dan Ketua Umum Asosiasi BMT Se-Indonesia (ABSINDO) Aries Muftie.
Dengan seminar ini Bank DKI hendak berperan lebih jauh terhadap pengembangan UMKM di DKI Jakarta dengan mengupas pemahaman dari banyak pihak. Selama ini, Bank DKI telah mengambil peran dengan menyediakan beragam produk kredit, khususnya untuk sektor UMKM, seperti Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) Monas, Kredit Pundi Monas, Monas 25, Monas 75 dan Monas 500.
Dalam catatan Bank Indonesia, nilai penyaluran kredit perbankan nasional untuk seluruh sektor usaha hingga akhir 2012 lalu mencapai Rp2.706 triliun, atau terhitung tumbuh sekitar 23 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya. Dari realisasi tersebut, perbankan milik pemerintah, baik yang berstatus badan usaha milik negara (BUMN) maupun BUMD cukup mendominasi, khususnya di sektor UMKM. Data mencatat bahwa nilai penyaluran kredit terhadap UMKM yang dilakukan bank-bank pemerintah pada tahun 2012 mencapai Rp242,86 triliun dari total kredit UMKM seluruh industri perbankan senilai Rp552,23 triliun.
Data tersebut cukup meningkat signifikan dibanding kredit UMKM bank-bank pemerintah pada tahun 2011, Rp222,64 triliun dari total kredit UMKM industri sebesar Rp479,89 triliun. Berikutnya, hingga triwulan I/2013, kredit UMKM bank-bank pemerintah tercatat sebesar Rp254,32 triliun dibanding total kredit UMKM industri sebesar Rp555,62 triliun.
“Sebagai sebuah BUMD yang notabene milik pemerintah dan masyarakat DKI Jakarta kami merasa ikut bertanggung jawab untuk terus meningkatkan intermediasi perbankan, di antaranya melalui dukungan penuh kami terhadap sektor UMKM. Ini juga sekaligus sejalan dengan semangat BI agar bank-bank nasional mau menyalurkan minimal 20 persen kredit untuk sektor UMKM,” ujar Eko

















