Jakarta – Bank Indonesia semakin mematangkan rencana pengetatan kredit perumahaan untuk rumah kedua dan seterusnya dengan skema indent dalam revisi aturan loan to value (LTV). Otoritas perbankan akan langsung memberlakukannya pada perbankan syariah.
"Bank hanya dapat memberikan agunan jika properti yang dijadikan agunan telah tersedia secara utuh atau terlihat wujud fisiknya sesuai dengan spek yang dijanjikan, termasuk syariah," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Difi A Djoasyah di Jakarta, Selasa (17/9/2013). Rencananya, BI akan menerbirkan aturan tersebut pada pekan depan.
Ia menyebutkan bahwa revisi aturan tersebut akan berisi uang muka pembelian properti tidak boleh kredit. "Kalau pembayaran uang muka dengan menggunakan KTA ya ga boleh, akan kena sanksi," tandasnya.
BERITA TERKAIT
Kemudian, bank-bank hanya boleh memberikan KPR jika properti yang dijadikan agunan telah tersedia secara utuh atau terlihat wujud fisiknya, sesuai speknya. Aturan ini diberlakukan juga untuk bank syariah.
"Pengecualian itu bagi KPR pertama. KPR pertama boleh indent, tapi hanya dapat dicairkan sesuai perkembangan pembangunan rumah tersebut," tutur Difi.
Menurut dia, revisi aturan ini untuk benar-benar memberikan perlindungan kepada nasabah. "Kredit properti ini kan jangka panjang, itu biasanya per termin, tergantung progres. Kayak kredit perkebunan. Jadi jangan sampe kredit udah ada rumah belum ada, dipake buat bangun tempat lain.

















