Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan segera menghadirkan peraturan tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi oleh Bank Umum. Peraturan tersebut disinyalir sebagai penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
Penyempurnaaan aturan tersebut mendesak, sebab, nasabah perbankan tengah khawatir karena kejahatan berbasis teknologi semakin marak di dalam negeri. Antara lain, paska pembobolan rekening nasabah PT Bank Central Asia (BCA), kejahatan perbankan berbasis teknologi informasi (IT) kembali terjadi. Kali ini, rekening nasabat PT Bank Internasional Indonesia (BII) dibobol melalui mesin electronic data capture (EDC) senilai Rp21 miliar.
Akibat kejadian tersebut, ribuan nasabah melakukan pemblokiran rekeningnya. Contohnya PT Bank Mandiri yang diminta sekitar 2000 nasabahnya untuk dilakukan penutupan sementara rekeningnya.
BERITA TERKAIT
Dewan Komisioner OJK Bidang Perbankan, Nelson Tampubolon menegaskan, semakin tingginya tindak pelanggaran ini memicu pengembangan sistem pengamanan di industri perbankan nasional. Perbankan harus melengkapi diri dengan berbagai infrastruktur yang dapat meminimalkan potensi risiko dari kejahatan teknologi informasi atau cyber crime.
"Kita (dari sisi OJK) akan membuat peraturan yang berisi standar kualitas keamanan sistem teknologi perbankan," sebut Nelson dalam acara focus group discussion-Kejahatan Perbanakan Berbasis Teknologi Informasi, Strategi Pengamanannya, di Jakarta, Selasa (13/5).
Deputi Komisioner bidang Pengawasan Perbankan OJK Mulia Siregar menyebutkan, salah satu poin penting yang bakal diatur dalam POJK adalah percepatan pemanfaatan chip dalam kartu debit. Dalam PBI, peralihan teknologi itu baru diimplementasikan pada 1 Januari 2016. "Untuk hal ini, kami akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran. Lebih cepat lebih baik," tegas dia.
Menurut Mulia, percepatan alih teknologi kartu debit ini dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kekuatan permodalan. Alasannya, semakin tinggi kekuatan modal maka semakin besar kekuatan infrastruktur teknologinya. "Bisa saja kan mulai dari bank BUKU IV, lalu BUKU III, dan seterusnya," sebut dia.
Kemudian, OJK akan mengatur pemakaian vendor penyedia sistem teknologi perbankan. Sebagai contoh, bank-bank diwajibkan memakai vendor yang bersertifikasi. "Vendor itu yang tahu sistem dan data nasabah, maka ia harus disertifikasi," tutur Mulia. Ia memastikan bahwa akan dilakukan uji kesiapan perbankan dalam penetapan aturan ini nantinya.
Kepala Citi Group Perwakilan Indonesia, Tigor Siahaan mengungkapkan bahwa penerapan teknologi chip baru dilaksanakan penuh pada awal tahun 2016. Artinya lebih dari satu tahun masa waktu peralihan bagi pelaku.
Akan tetapi, lebarnya proses peralihan ini dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pencurian data nasabah baik melalui mesin ATM maupun EDC. Dengan kata lain, proses peralihan ini dapat dijadikan momentum untuk tindak kejahatan. "Kita dari pelaku industri telah berdialog dengan otoritas sistem pembayaran tentang gimana caranya meminimalkan tindak kejahatan perbankan ini," tandasnya.
Selain memperkuat pengamanan infrastruktur, lanjut Tigor, diperlukan penguatan edukasi. Masyarakat diajarkan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan transaksi pembayaran.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sutarman mengatakan modus kejahatan perbankan berbasis teknologi semakin gencar. Pada akhir tahun lalu, sebanyam 117 kasus pelanggaran dengan 111 pelaku kejahatan. "Kalau satu sudah pernah dibobol, saya sarankan segera ganti. Karena akan mudah dibobol lagi," pungkas dia.

















