Jakarta – Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan simulasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang Koordinasi Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tindakan penanganan krisis berjalan benar.
Nota kesepahaman akhirnya difinalisasi Senin (1/10) usai tiga kali melakukan forum koordinasi stabilitas sistem keuangan (FKSSK). Dalam nota tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, LPS, BI, dan OJK memiliki tugas masing-masing dalam mengatasi krisis.
BERITA TERKAIT
"Walaupun mekanisme FKSSK sudah berjalan baik, dan kita sudah punya crisis manajement protokol, namun belum jaminan bisa mengantisipasi krisis di situasi nyata. Jadi perlu simulasi," ujar Menteri Keuangan, Agus Martowardojo usai penandatanganan Nota Kesepahaman, di Jakarta, Senin (1/10).
Rencananya, simulasi (fire drill) akan dilakukan sebanyak 2 kali. Simulasi pertama akan dilakukan pada November bersama Kemenkeu, LPS, dan BI. Semulasi kedua akan dilakukan pada kuartal I tahun depan dengan melibatkan OJK.
"Simulasi kedua merupakan full dress simulation. Hal ini dibantu oleh World Bank agar crisis management protokol ini semakin lengkap," ujarnya.
Simulasinya seperti apa, Agus menerangkan bahwa setiap lembaga stabilitas keuangan memantau perkembangan ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Misalnya memantau kondisi pasar modal, dan Surat Utang Negara (SUN).
"Kalau satu institusi ada krisis, misal yield SUN naik, ini dampaknya bagaimana ke Kemenkeu, LPS, itu kita simulasikan bagaimana kita lakukan eskalasi penyelesaiannya," paparnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution juga menegaskan akan pentingnya simulasi krisis ini. "Jangan di atas kertas aja bagus tapi di lapangan tidak klik koordinasinya," tegasnya.
Menurut Darmin, pemantauan kondisi keuangan dilakukan tidak hanya di saat krisis tetapi juga saat kondisi normal. "Krisis itu datangnya tiba2-tiba dan dampaknya cepat," tuturnya.
"Krisis ini juga harus direspon cepat. Sehingga rapat evaluasi ditetapkan tiap 3 bulan dan bisa lebih cepat dari itu," tegasnya.
Agus menambahkan, meski Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) masih dalam pembahasan di parlemen, FKSSK memiliki kekuatan hukum saat melakukan tindakan penanganan krisis.
"Kekuatan hukumnya melekat pada masing-masing lembaga keuangan. BI, LPS, OJK, dan Kemenkeu memiliki tugas masing-masing dan memiliki kekuatan hukum dalam melakukan kekuatan tersebut," tegasnya.

















