Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya indikasi penyimpangan pada instansi pemerintah pusat dan daerah di semester I tahun 2012, sebanyak 13.105 kasus. Akibat penyimpangan tersebut, potensi kerugian negara mencapai Rp12,48 triliun.
Ketua BPK Hadi Poernomo menegaskan hal tersebut dalam rapat paripurna dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Dikatakannya, BPK memprioritaskan pemeriksaan pada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), Laporan keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), serta pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
BERITA TERKAIT
"Hasil pemeriksaan BPK selama semester I-2012, mengungkapkan sebanyak 13.105 kasus dengan nilai Rp12,48 triliun," ujar Hadi di gedung Nusantara II, MPR RI, Jakarta, Selasa (2/10).
Selama enam bulan pertama tahun ini. BPK telah memeriksa 622 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 527 objek pemeriksaan keuangan, 14 objek pemeriksa kinerja, dan 81 objek PDTT.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3976 kasus senilai Rp8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara. Sisanya sebanyak 9129 kasus senilai Rp3,55 triliun merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta sistem pengendali intern (SPI).
Untuk pemeriksaan keuangan, kata Hadi, pihaknya menemukan adanya 5036 kasus kelemahan sistem pengendali internal dan 6904 kasus ketiidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp7 triliun.
"Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa baru menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan aset senilai Rp253,19 miliar," ujarnya.
Untuk pemeriksaan kinerja, BPK menemukan 80 kasus ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp125,43 miliar. Di samping itu, lembaga setingkat DPR ini menemukan 104 kasus kelemahan SPI dan 11 kasus yang berdampak finansial senilai Rp86,47 miliar.
Sementara untuk PDTT, hasil pemeriksaan menemukan adanya 252 kasus kelemahan SPI dan 702 kasus ketidakpatuhan undang-undang senilai Rp5,26 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan/penyerahan aset senilai Rp7,16 miliar.
"Hasil pemeriksaan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan adalah kerugian negara akibat penyimpangan perjalanan dinas dan pelaksanaan program penerbitan nomor induk kependudukan dan KTP elektronilk," tegasnya.
Penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp77 miliar, yang meliputi perjalanan dinas fiktif sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar dan perjalanan dinas ganda dan melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 173 kasus senilai Rp36,87 miliar.
Sementara penyimpangan pelaksanaan NIK Nasional dan KTP elektronik sebanyak 16 kasus ketidakefektifan senilai Rp6,03 miliar dan sebanyak 3 ketidakhematan senilai Rp605,84 juta, dan sebanyak 5 kasus terkait ketidakpatuhan UU yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp36,41 miliar, dan 3 kasus potensi kerugian negara senilai Rp28,9 miliar. Atas indikasu kerugian dan potensi kerugian negara tersebut dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp50,98 miliar.
Wakil BPK Hasan Bisri menambahkan, besarnya penyimpangan perjalanan dinas disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, Adanya pemalsuan alat bukti perjalanan dari biro perjalanan. Kedua, pemimpin kementerian lembaga dan pemerintah daerah juga mengizinkan terjadinya praktek-praktek tersebut.
Penyimpangan perjalanan dinas paling banyak terjadi pada pemerintah daerah. Karena mereka tidak menjalankan sistem etos atau berdasarkan alat bukti perjalanan dinas tahun ini.

















