• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Ekonomi

BPK: Indikasi Penyimpangan Uang Negara Rp12,48 T

by Sandy Romualdus
3 Oktober 2012 - 00:00
8
VIEWS
BPK: Indikasi Penyimpangan Uang Negara Rp12,48 T
0
SHARES
8
VIEWS

 

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya indikasi penyimpangan pada instansi pemerintah pusat dan daerah di semester I tahun 2012, sebanyak 13.105 kasus. Akibat penyimpangan tersebut, potensi kerugian negara mencapai Rp12,48 triliun.

Ketua BPK Hadi Poernomo menegaskan hal tersebut dalam rapat paripurna dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Dikatakannya, BPK memprioritaskan pemeriksaan pada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), Laporan keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), serta pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

BERITA TERKAIT

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

"Hasil pemeriksaan BPK selama semester I-2012, mengungkapkan sebanyak 13.105 kasus dengan nilai Rp12,48 triliun," ujar Hadi di gedung Nusantara II, MPR RI, Jakarta, Selasa (2/10).

Selama enam bulan pertama tahun ini. BPK telah memeriksa 622 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 527 objek pemeriksaan keuangan, 14 objek pemeriksa kinerja, dan 81 objek PDTT.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3976 kasus senilai Rp8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara. Sisanya sebanyak 9129 kasus senilai Rp3,55 triliun merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta sistem pengendali intern (SPI).

Untuk pemeriksaan keuangan, kata Hadi, pihaknya menemukan adanya 5036 kasus kelemahan sistem pengendali internal dan 6904 kasus ketiidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp7 triliun.

"Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa baru menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan aset senilai Rp253,19 miliar," ujarnya.

Untuk pemeriksaan kinerja, BPK menemukan 80 kasus ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp125,43 miliar. Di samping itu, lembaga setingkat DPR ini menemukan 104 kasus kelemahan SPI dan 11 kasus yang berdampak finansial senilai Rp86,47 miliar.

Sementara untuk PDTT, hasil pemeriksaan menemukan adanya 252 kasus kelemahan SPI dan 702 kasus ketidakpatuhan undang-undang senilai Rp5,26 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan/penyerahan aset senilai Rp7,16 miliar.

"Hasil pemeriksaan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan adalah kerugian negara akibat penyimpangan perjalanan dinas dan pelaksanaan program penerbitan nomor induk kependudukan dan KTP elektronilk," tegasnya.

Penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp77 miliar, yang meliputi perjalanan dinas fiktif sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar dan perjalanan dinas ganda dan melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 173 kasus senilai Rp36,87 miliar.

Sementara penyimpangan pelaksanaan NIK Nasional dan KTP elektronik sebanyak 16 kasus ketidakefektifan senilai Rp6,03 miliar dan sebanyak 3 ketidakhematan senilai Rp605,84 juta, dan sebanyak 5 kasus terkait ketidakpatuhan UU yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp36,41 miliar, dan 3 kasus potensi kerugian negara senilai Rp28,9 miliar. Atas indikasu kerugian dan potensi kerugian negara tersebut dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp50,98 miliar.

Wakil BPK Hasan Bisri menambahkan, besarnya penyimpangan perjalanan dinas disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, Adanya pemalsuan alat bukti perjalanan dari biro perjalanan. Kedua, pemimpin kementerian lembaga dan pemerintah daerah juga mengizinkan terjadinya praktek-praktek tersebut.

Penyimpangan perjalanan dinas paling banyak terjadi pada pemerintah daerah. Karena mereka tidak menjalankan sistem etos atau berdasarkan alat bukti perjalanan dinas tahun ini.

 
 
 
 
 
Previous Post

BKF Ubah Periode Penetapan Kurs Perhitungan BM

Next Post

Citi Indonesia Salurkan Pinaman ke Bank Andara

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

by Sandy Romualdus
17 November 2026 - 18:16

MK Sinnay resmi memimpin DPD Backstagers DKI Jakarta periode 2026-2029 dan langsung meluncurkan portal digital untuk memperkuat ekosistem industri event...

Lanjutan Sukses ORI030, Sukuk Ritel SR025 Ditargetkan Garap Potensi Reinvestasi Investor

Pemerintah Bidik Dana Rp10 Triliun Lewat Lelang Sembilan Sukuk Negara

by Stella Gracia
16 November 2026 - 11:18

Pemerintah menggelar lelang sembilan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target indikatif Rp10 triliun dan imbalan hingga 6,75 persen....

Kesenjangan Turun, RI Masih Sulit Hindari Jebakan Negara Berpendapatan Rendah

Pakar UGM: Kemiskinan Multidimensi Ancam 37,4 Persen Anak Indonesia

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

Riset terbaru menunjukkan 37,4 persen anak Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi akibat dominasi sektor pekerjaan informal tanpa mobilitas vertikal. Stabilitas.id -...

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

 Perjanjian ICA-CEPA mulai berlaku pada 1 Desember 2026 dan akan menghapus 3.100 pos tarif impor guna melipatgandakan perdagangan Indonesia-Kanada. Stabilitas.id...

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 13:11

BTN mendorong inovasi desain rumah tumbuh dan hunian mikro bernuansa budaya lokal di Bali melalui program BTN Housingpreneur Batch 3....

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 12:57

Bank Mandiri menggelar Mandiri Lelang 2026 yang menawarkan aset agunan properti hingga kendaraan dengan fasilitas KPR bunga mulai 2,7 persen....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

OJK Buka Pertemuan Regulator Asuransi ASEAN di Bali, Fokus Ketahanan Ekosistem dan Transformasi Digital

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
Bank Mandiri Hasilkan 13 Tim Wirausaha Sosial Terbaik

Bank Mandiri Hasilkan 13 Tim Wirausaha Sosial Terbaik

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance