Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana membangun sistem jaringan terintegrasi antara perbankan, asuransi, dan pasar modal. Hal ini bertujuan untuk memonitor produk-produk di lapangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
"Kami akan mengintegrasikan data ketiga lembaga keuangan ini yakni bank, pasar modal, dan asuransi melalui infrastruktur data," ujar anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S.Soetiono di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (15/10).
BERITA TERKAIT
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan terhadap seluruh produk-produk dari lembaga keuangan yang ditawarkan ke masyarakat. Setelah terdata, OJK akan bersinergi dengan seluruh lembaga keuangan tersebut untuk membangun infrastruktur data seperti data-data produk. "Dengan infrastruktur data tersebut, kita langsung monitor produk-produk di lapangan yang berpotensi merugikan," tuturnya.
Adapun kriteria produk yang berpotensi merugikan antara lain, produk yang menawarkan bunga tinggi, premi kecil, dan lainnya. "Kita bisa langsung tarik produk tersebut dan lihat apakah ini produk sustain," tegasnya.
Saat ini, ada sejumlah kasus baik di perbankan dan asuransi yang berujung merugikan nasabah, misalnya kasus Bank Century, dan kasus investasi di Bakrie Life. Menurut Tuti, penyebabnya adalah belum adanya integrasi data tadi. "Kita punya kewenangan untuk mewajibkan mereka," ujarnya.
Dengan adanya infrastruktur data ini, lanjut Tuti, masyarakat akan semakin mendapatkan informasi tentang produk investasinya. "Semua lembaga keuangan yang diawasi kan memiliki call center yang terhubung langsung dengan OJK. Saat masyarakat menginformasi ke OJK tentang produk investasinya, mereka langsung terakses dengan perusahaan tersebut," tuturnya.
Saat ditanyakan besaran dana untuk membangun infrastruktur tersebut, Tuti enggan menyebutkan. Dia mengatakan besaran dana tengah dibahas bersama dengan komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat. "Pembangunan infrastruktur ini kan bertahap. Tapi kita fokus akan dimulai awal tahun depan," tandasnya.
OJK mengajukan anggaran operasional tahun 2013 ke komisi XI DPR sebesar Rp1,7 triliun. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad menerangkan, secara rinci, untuk operasional OJK, maka akan membutuhkan dana sekitar Rp116 miliar, administrasi Rp1271 miliar, kegiatan pendukung lainnya Rp83 miliar, dan penggunaan jasa konsultan gedung serta semacamnya sebesar Rp219 miliar. "Anggaran tersebut rencananya akan diputuskan dalam rapat dengan komisi XI DPR besok (16/10)," ujar Muliaman

















