Jakarta – Kementerian Keuangan menyebutkan, realisasi pembayaran subsidi BBM sampai dengan 31 Desember 2012 ialah sebesar Rp 211,9 triliun sementara realisasi subsidi listrik sebesar Rp 94,6 triliun. Pembayaran tersebut lebih besar dari pagu APBN-P 2012 yang Rp 137,4 triliun.
"Jadi kalau melihat kuotanya, itu yang dibayarkan di 2012 adalah Rp 211 triliun. Tetapi, yang sisanya kita carry over ke 2013 yang tentu akan dibayar kalau sudah ada anggaran dan selesai diaudit. Jadi APBN-P yang Rp 137 triliun memang meningkat menjadi Rp 211 triliun karena ada persetujuan penambahan kuota," kata Agu, Kamis (3/1).
BERITA TERKAIT
Adapun realisasi konsumsi BBM bersubsidi berdasarkan data PT Pertamina Tbk adalah sebesar 45,19 juta kiloliter. Pemerintah dalam APBN awal meminta kuota BBM bersubsidi 40 juta kiloliter. Karena konsumsi melonjak di tengah tahun, pemerintah kemudian meminta tambahan 4,04 juta kiloliter.
Pada Desember 2012, Pertamina selaku penyalur BBM PSO meminta kuota dibuka untuk mengurangi konflik sosial yang terjadi akibat kelangkaan BBM. Pemerintah kemudian memperoleh tambahan lagi 1,23 kiloliter. Total kuota BBM bersubsidi untuk 2012 adalah sebesar Rp 45,27 juta kiloliter.
Anggaran awal untuk subsidi 40 juta kiloliter adalah sebesar Rp 137,4 triliun. Tambahan anggaran untuk subsidi 4,04 juta kloliter lagi adalah Rp 79,47 triliun. Tambahan tersebut cukup besar karena ada kenaikan harga ICP. Terakhir, estimasi kebutuhan tambahan adalah Rp 6 triliun.
Pemerintah sebetulnya masih memiliki Rp 30,6 triliun dana yang dianggarkan untuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) jika terjadi kenaikan harga BBM. "Itu tidak digunakan di 2012, tapi bahwa susbidi BBM meningkat pesat itu betul," tandas Agus.

















