Jakarta – Bank Indonesia menegaskan bahwa pelaporan devisa hasil ekspor (DHE) diwajibkan kepada seluruh eksportir yang mencatatkan barang ekspornya pada Direktorat Bea Cukai.
"Kita patokannya pada Direktorat Bea dan Cukai. Barang minyak dan gas (migas) merupakan barang ekspor yang tercatat di sana," ujar Direktur Grup Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, Difi A. Johansyah di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (10/1/2013).
BERITA TERKAIT
Oleh karena itu, lanjut Difi, kontraktor Migas yang tergabung dalam Kontraktor Karya Kerja Sama (KKKS) merupakan eksportir. "Tidak ada pengecualian dalam pemberlakuan aturan DHE ini," tegasnya.
Data Bank Indonesia per Oktober 2012, sebanyak 15% dari total DHE atau senilai US$22,3 miliar masih tersimpan pada bank-bank di luar negeri. Mayoritas dari DHE tersebut bersumber dari sektor Migas.
Melihat besarnya DHE yang terparkir di luar negeri, BI mewajibkan seluruh eksportir mencatatkan di bank-bank devisa di tanah air. Kewajiban tersebut berlaku mulai awal Januari 2013. "Kami hanya minta para eksportir migas mencatatkan DHEnya di bank-bank devisa dalam negeri," ungkapnya.
Dengan menyimpan pada bank-bank devisa di dalam negeri, menurut Difi, eksportir berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi di dalam negeri, khususnya nilai tukar Rupiah. Pasalnya, likuiditas valuta asing di Indonesia terjaga.
"Ini demi kepentingan nasional. Apabila butuh likuiditas valas, eksportir masih dapat mengambil DHEnya sewaktu-waktu," ungkapnya.
Apalagi saat ini, kata Difi, para eksportir dapat memutarkan uangnya di bank-bank trustee di sini. Tahun ini, bank-bank tengah memperdalam pasar uang. "Saat ini sudah ada bank-bank trustee di dalam negeri," tandasnya.

















