Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengatakan, penciptaan lapangan kerja netto sebesar satu juta tidak bisa terealisasi tahun ini. Sebab, penciptaan lapangan kerja sebesar itu butuh pertumbuhan ekonomi setidaknya mendekati 7%.
Armida menjelaskan, dengan pertumbuhan ekonomi diasumsikan tinggi di 6,8%, penciptaan lapangan kerja baru bisa 600.000 secara netto. Pemerintah kemudian meningkatkan dengan menggenjot penciptaan lapangan kerja sektoral, lewat Perpres Percepatan Penciptaan Lapangan Kerja. Ini pun baru bisa mendorog penciptaan lapangan kerja ke 700.000.
BERITA TERKAIT
"Ke satu juta (tahun ini) bisa mungkin kalau pertumbuhan ekonominya mendekati 7%. Kalau 6,8% masih belum lah. Di 2014 lah kalau semua lancar, (kondisi global) membaik, mungkin bisa," kata Armida ditemui di gedung DPR, Jakarta kemarin.
Penciptaan satu juta kesempatan kerja netto merupakan permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung dalam rapat kabinet akhir tahun lalu. Menurut Armida, dalam waktu dekat Menko Perekonomian Hatta Rajasa akan melaporkan bahwa hal tersebut sulit dilakuka pada tahun ini.
Asumsi Armida, setiap 1% pertumbuhan ekonomi di 2013 akan digenjot berpengaruh dengan pembukaan lapangan kerja sebesar 225.000. "Dengan elastisitas 225.000, dengan begitu pengangguran terbuka bisa di bawah 6% sehingga bisa mencapai target," kata Armida.
Sebagai gambaran, data Bappenas pada 2012 elastistas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja adalah sebesar 183.000. Di 2011, lapangan kerja yang terbuka adalah 225.000 per 1% pertumbuhan ekonomi.
Data BPS menunjukkan, pada kurun 2005-2012, pertumbuhan ekonomi 1% menciptakan lapangan kerja netto sebesar 380.000. Namun, data ini menurut Armida masih akan diperbaiki oleh lembaga sensus tersebut. "Setelah sensus 2012, ada informasi baru, jadi datanya akan diadjust ke belakang. Yang 380.000 akan dikoreksi turun. Tapi data 2011 dan 2012 benar. Data tingkat penganggurannya juga," kata Armida.
Penciptaan lapangan kerja tersebut juga diasumsikan tidak ada sektor yang kemudian kolaps menyusul naiknya upah minimum provinsi (UMP) yang sebesar 40% di Jakarta. Pemerintah berniat menyikapi ini dengan memberikan fasilitas tertentu penangguhan kenaikan UMP di sektor-sektor padat karya, misalnya garmen, alas kaki, mainan, dan furniture.
Penciptaan lapangan kerja ini akan berhubungan langsung dengan penurunan kemiskinan. Armida menyebutkan, outlook BPS untuk angka kemiskinan per Maret 2013 adalah 10,97% dari total populasi, turun dari September 2012 yang 11,66% dari total penduduk. Namun, angka tersebut masih di atas rentang target RPJMN yang 9,5-10,5%.
"Sampai akhir tahun kita perkiraan (angka kemiskinan) pas batas atas 10,5%. Ini sulit karena kemiskinan dipengaruhi pertumbuhan. Cuma kita tidak ubah target karena kita sudah commit. Jadi bagaimana kita upayakan. Walaupun, realistisnya targetnya seharusnya kita koreksi," kata Armida.
Armida juga menjelaskan, penurunan kemiskinan saat ini semakin sulit karena semakin lambat. Jika sebelumnya setiap tahun pemerintah dapat menurunkan 1% angka kemiskinan, kini realisasinya 0,6-0,8%. "Tentu banyak faktor. Semakin rendah tingkat kemiskinan, kita memasuki core yang butuh kebijakan lebih komprehensif. Tapi selain itu, inflasi keranjang kebutuhan barang dan jasa penduduk miskin juga naik di atas rata-rata inflasi," jelasnya.
Pemerintah berencana untuk memperkuat program pemberantasan kemiskinan dengan sinkronisasi kebijakan. Berbagai kementerian akan mengeroyok kantong kemiskinan di beberapa daerah yang menjadi pilot project.

















