Jakarta – Kementerian Keuangan akan mengevaluasi bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) setelah tahun-tahun sebelumnya penyerapan BMDTP tidak maksimal. Untuk tahun ini, penerbitan peraturan menteri keuangan terkait hal tersebut dibuat lebih cepat dalam rangka mempercepat penyerapan.
"Kita ingin dievaluasi apa ada gunanya kita berikan," tutur Bambang. "Kalau saya perhatikan, sektor yang mendapat BMDTP tidak berubah," kata Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro ketika menggelar jumpa pers di kantornya kemarin.
BERITA TERKAIT
Menurut Bambang, bisa jadi ada dua hal yang membuat sektor penerima BMDTP tidak mengalami pengembangan. Pertama, sektor tersebut terus berkembang sehingga masih perlu didukung pemerintah. Kedua, sektor tersebut memang jalan di tempat. Seharusnya, BMDTP dapat menjadi insentif membuat sektor penerima bisa tumbuh lebih baik.
Namun demikian, Bambang menyadari, mungkin BMDTP tidak maksimal karena pada tahun-tahun sebelumnya PMK terbit lewat tengah tahun. "Sekarang PMK induknya sudah keluar 2 Januari 2013 dan sudah bisa dimanfaatkan," katanya. Dengan demikian, industri dapat memanfaatkan BMDTP lebih cepat. Adapun fasilitas BMDTP tahun ini dianggarkan Rp 1 triliun.
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kemenkeu Astera Prima Bhakti menjelaskan, saat ini pemerintah juga menyiapkan PMK untuk masing-masing sektor penerima BMDTP. Dalam waktu dekat, PMK tersebut akan siap. "Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa keluar sehingga serapannya bisa baik," katanya.
Dengan PMK sektor yang dibuat lebih cepat, pengajuan BMDTP bisa lebih cepat. Contoh yang diberikan Prima ialah BMDTP untuk perkapalan. "Biasanya procurementnya di depan. Jadi selama ini dia mendapat BMDTP tapi tidak bisa mengajukan. Harapannya, sekarang serapannya akan lebih baik," katanya.
Sebagai perbandingan, anggaran yang disiapkan untuk BMDTP di tahun-tahun sebelumnya biasanya hanya terserap 10-20%.

















