Jakarta – Akhirnya Bank Indonesia (BI) memberikan izin kepada lembaga pengelola informasi perkreditan (LPIP) swasta di Indonesia. Hal itu dilakukan melalui penerbitan peraturan bank Indonesia (PBI) No.15/1PBI/2013 tentang lembaga pengelola informasi perkreditan.
"Tujuan besar permberian izin LPIP swasta ini adalah agar membuka kesempatan kredit kepada masyarakat yang belum tersentuh perbankan," ujar Asisten Direktur Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, Sani Eka dalam bincang-bincang media (BBM) di gedung BI, Jakarta, Jumat (15/3).
BERITA TERKAIT
Dia menjelaskan bahwa selama ini pengelolaan informasi perkreditan debitur dilakukan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, pengelolaannya masih terbatas, sementara industri keuangan membutuhkan data yang lebih luas. "LPIP swasta ini diharapkan dapat mengelola data yang lebih komplek dan besar," katanya. Rencananya, BI akan mengeluarkan surat ederan dari PBI tersebut.
Sani menerangkan bahwa LPIP ini akan menggali informasi tentang masyarakat melalui data-data dari perusahaan utilitas publik baik bank maupun non bank seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), Telekomunikasi Indonesia, dan lainnya. Dia mencontohkan, pedagang bakso yang belum terakses perbankan rutin membayar rekening listrik. Selain itu, data debitur yang sudah punya pinjaman dari sejumlah bank.
Data-data debitur tersebut, lanjut Sani, akan dijual ke industri keuangan terutama bank. Tujuannya adalah menjadi pertimbangan bank dalam salurkan kredit. "Tukang bakso yang rajin bayar rekening listrik tadi akan menjadi penilaian positif bagi bank, sehingga berpeluang dapat kredit," tuturnya.
Dalam pemberian proses perizinan, kata Sani, pihaknya menilai izin prinsip dan kesiapan dari LPIP dalam menjalankan kegiatan usahanya. LPIP swasta ini harus berbentuk perseroan terbatas, dan modal disetor minimal Rp50 miliar.
"Maksimum kepemilikan saham untuk setiap pihak 51%. Kepemilikan asing dimungkinkan tetapi tidak langsung karena melalui badan hukum Indonesia," katanya. Adapun cakupan bisnis LPIP berfokus pada beberapa atau keseluruhan sektor pembiayaan/kredit seperti konsumer, komersial, dan SME.
Sani menyebutkan ada 8 perusahaan internasional telah menyatakan minat secara informal menjadi LPIP. Bahkan diantaranya telah mengurus proses pendirian PT. Selain itu, perusahaan lokal juga ada 2. "Idealnya tahap awal kita akan berikan izin 10. Setelah 5 tahun akan terjadi konsolidasi menjadi 5-6 LPIP," sebutnya.
Menurut Sani, LPIP ini akan beroperasional secara efektif tahun 2016. Pasalnya, perusahaan LPIP ini membutuhkan waktu sekitar 1,5-2 tahun dalam mendirikan jaringan," tuturnya.

















