Jakarta – Indek harga konsmuen pada Mei 2013 yang mengalami deflasi sebesar 0,03% merupakan momen tepat bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi. Meskipun neraca perdagangan mengalami defisit lantaran peningkatan impor migas dan penurunan ekspor migas.
"Masalah harga BBM itu kan sudah diputuskan untuk mengurangi subsidi BBM. Apakah ekspor impor membesar atau berkurang, itu tidak berpengaruh," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo di Jakarta, Senin (3/6).
Secara kumulatif pada periode Januari – April 2013 neraca perdagangan mengalami defisit US$ 1,85 miliar dengan ekspor US$ 60,11 milair sementara impor US$ 61,96 miliar. Impor migas meningkat 3,21% US$ 469,5 juta. Peningkatan impor migas disebabkan oleh naikya impor minyak mentah sebesar US$ 806 juta atau naik 20,37%.
BERITA TERKAIT
Sebaliknya, impor hasil minyak dan gas menurun masing-masing US4 62,8 juta (0,67%) dan US$ 273,7 juta (19,82%). Pada saat yang sama, ekspor migas mengalami penurunan sebesar 22,19% menjadi US$ 10,54 miliar dari US$ 13,54 miliar dan memberi kontribusi terbesar terhadap penurunan ekspor.
Susilo beralasan, penurunan ekspor ini disebabkan oleh penurunan produksi minyak pada saat yang sama. "Kita kan yang diekspor itu minyak yang tidak bisa kita olah. Kalo yang bisa diolah, buat dalam negeri. Ekspor turun karena produksi minyak kan turun," kata dia.
Sementara itu, peningkatan impor disebabkan kebutuhan BBM kita mengalami peningkatan 8,5% tiap tahunnya. Tiap tahunnya, diperkirakan kebutuhan BBM sekitar 1,4 juta barel per hari (bph). Dari jumlah tersebut hanya yang dapat dioleh di dalam negeri hanya 650 ribu bph, sementara sisanya harus diimpor.
Ia menambahkan, kenaikan harga BBM subsidi mendesak dilakukan untuk meskipun impor migas mengalami kenaikan atau penurunan. "Iyalah tetap mendesak. Kalau harus kurangi impor, ntar kebutuhan BBM dipenuhi darimana. Tidak bisa kurangi impor karena BBM naik 8,5% setiap tahun, tahun depan saja butuhnya 1,55 juta BPH," cetusnya.
Secara terpisah, Badan Pusat Statistik memperkirakan pada bulan berikutnya Indonesia akan mengalami inflasi. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmita Hadi Wibowo mengatakan selain menjelang bulan puasa dan lebaran,dan dimulainya tahun ajaran baru, pemerintah juga berencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada pertengahan bulan Juni.
Meski demikian, ia memperkirakan dampak kenaikan harga BBM akan terasa pada inflasi bulan Juni dan Juli. "Efeknya akan berlangsung di Juni dan Juli. Misalkan dinaikkan 18 Juni, berarti dari 1-18 Juni masih harga lama, tanggal 18-31 Juni harga baru. Nanti kita lihat inflasi rata-rata bulan juni berapa, dibanding bulan Mei, Tapi itu berarti Juli akan ada kenaikan (inflasi) lagi," ujar Sasmita ketika ditemui di kantor BPS, Jakarta, Senin (3/6).
Ia mengatakan tren penaikan inflasi sudah terasa sejak awal tahun dibuktikan dengan kenaikan beberapa komoditas baik volatile food seperti komoditas pangan serta administrated price yang harganya ditentukan oleh pemerintah, seperti Tarif Dasar Listrik (TDL), rokok kretek, dan air PAM. Deflasi yang terjadi pada bulan Mei, menurutnya, lantaran usaha pemerintah dalam hal menorrmalkan harga dan pasokan beberapa kebutuhan pangan yang sempat langka pada bulan bulan sebelumnya.
Meski begitu ia memperkirakan inflasi pada bulan Juni tidak akan melebihi 1%. "Juni moderat, biasanya sekitar 0,5%. Mudah-mudahan tidak berat, aman kalau pemerinta naikkan di tengah bulan. Karena dampaknya akan tersebar di dua bulan, yakni Juni dan Juli," kata dia.
Seperti diketahui saat ini pemerintah tengah mengodok keputusan penaikan harga BBM subsidi dari sebelumnya Rp 4.500 per liter menjadi Rp. 6.500 untuk premium subsidi dan Rp 5.500 untuk solar subsidi. Namun penaikan harga ini menunggu persetujuan dari DPR untuk kompensasi penaikan harga BBM terhadap masyarakat kecil.
















